Erupsi Anak Krakatau Makin Diwaspadai, Tito Beri Sinyal ASN Boleh WFH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi kesehatan dan keamanan di wilayah masing-masing.

Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Menurutnya, Jawa Barat bahkan telah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan situasi.

“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya,” kata Tito dalam jumpa pers daring melalui akun YouTube Bakom, Minggu (6/9/2026).

Tito menjelaskan, apabila kondisi di suatu daerah dinilai sudah masuk situasi darurat akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, kepala daerah dapat memberlakukan WFH bagi ASN. Status kedaruratan tersebut dapat mempertimbangkan aspek kesehatan dan keamanan masyarakat maupun pegawai pemerintahan.

“Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home,” ujar Tito.

Menurut Tito, penerapan WFH dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari 50 persen hingga 75 persen atau bahkan 80 persen jika kondisi dinilai semakin berisiko. Namun, layanan publik yang bersifat esensial tetap harus berjalan agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

“Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan, misalnya 50%, terutama sektor-sektor yang sangat esensial, seperti sektor kesehatan, bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kemudian yang menangani masalah kelistrikan misalnya, ini harus bisa tetap berjalan,” ucap Tito.

Sebaliknya, ASN yang pekerjaannya tidak terlalu berpengaruh terhadap layanan publik dapat lebih banyak bekerja dari rumah apabila kondisi dianggap membahayakan kesehatan dan keamanan. “Bisa dilakukan tanpa perlu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat dilakukan dengan working from home misalnya, sampai 75%-80%, kalau itu dianggap perlu, maka yang dapat dilakukan kepala daerah masing-masing,” tegasnya.

Baca Juga: Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau Bisa Menyebar Jauh, Ini Gambaran dari Letusan Krakatau 1883

Tito juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau secara intensif. Pemda diminta memperkuat koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ini kita harus melakukan komunikasi terus menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan, terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat, di berbagai sektor, termasuk sektor yang administrasi pemerintahan,” imbuh Tito.