Demokrat Ungkap Pesan Utama dari Pidato Keras AHY: Gunakan Kekuasaan Ini untuk Melayani!

Partai Demokrat mengungkap pesan utama di balik pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Alih-alih menjadi sinyal politik menuju Pilpres 2029, pidato tersebut disebut sebagai pengingat kepada kader Demokrat agar memanfaatkan jabatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pesan ketua umumnya terutama ditujukan kepada kader yang saat ini berada di dalam lingkaran kekuasaan, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun anggota parlemen.

Baca Juga: AHY Sinyalkan Akan Jadi Lawan Prabowo, Ganjar Pranowo: PR Besar untuk Semua Elemen Bangsa...

Menurut Herzaky, jabatan politik tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Kekuasaan merupakan amanah yang memiliki batas waktu sehingga harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Nah, karena itulah beliau menyampaikan untuk apa? Gunakan kekuasaan ini untuk melayani!” ujar Herzaky, dikutip Rabu (9/9/2026).

Pesan tersebut menjadi titik penting dalam penjelasan partai tersebut mengenai pidato AHY. Menurut Herzaky, seorang kader yang sedang memegang kekuasaan memiliki kesempatan untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret.

Bagi kader yang berada di parlemen, misalnya, kekuasaan politik dapat digunakan untuk memperjuangkan regulasi, anggaran, dan legislasi yang memberikan manfaat bagi rakyat. Sementara bagi kepala daerah, mandat yang diperoleh melalui pemilu harus diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Perjuangkan kebijakan, legislasi, anggaran yang berpihak pada rakyat, untuk yang di parlemen misalnya. Ya, hadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dekat dengan masyarakat untuk para kepala daerah. Itu pesan utama beliau,” kata Herzaky.

Demokrat ingin para kader memahami bahwa jabatan memiliki batas, sementara kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan kebijakan yang berpihak kepada mereka terus berjalan.

Herzaky mengatakan kekuasaan memang dapat datang dan pergi seiring dengan pergantian pemerintahan serta siklus pemilu. Karena itu, ukuran keberhasilan seorang kader tidak semata-mata seberapa lama ia mampu mempertahankan jabatan, tetapi apa yang dilakukan selama memperoleh mandat.

“Konteksnya beliau itu mengingatkan kepada kami para kadernya kalau kekuasaan itu datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya,” ujarnya.

Di sisi lain, tanggung jawab kepada masyarakat tidak mengenal batas masa jabatan. Seorang kader tetap memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan rakyat meskipun suatu saat tidak lagi berada di pemerintahan.

“Tanggung jawab kepada rakyat itu tidak pernah selesai. Mau kita di dalam pemerintahan, di dalam kekuasaan, atau di luar kekuasaan, atau di luar pemerintahan, ya, kita tetap harus melayani rakyat. Ya. Harus memperjuangkan harapan rakyat,” lanjutnya.

Bagi Demokrat, pesan ketua umumnya lebih berkaitan dengan bagaimana kader menggunakan kekuasaan yang sedang berada di tangan mereka. Kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk bekerja bagi masyarakat, bukan sekadar alat mempertahankan posisi politik.

“Orang fokusnya bagaimana memastikan pemerintahan bisa sukses melayani rakyat, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Kan begitu yang beliau sampaikan,” tandas Herzaky.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut telah mengirimkan sinyal bahwa dirinya siap menjadi penantang dari Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Hal itu menyusul pidatonya yang mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: Soal Kasus Ijazah Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Kebutuhan Publik Bukan Soal Dia Difitnah atau Tidak

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.