DPK Bank Jatim Anjlok 10,6%, Hanya Raup Rp72,9 Triliun per Akhir Juli 2026

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) menghadapi tekanan likuiditas setelah dana pihak ketiga (DPK) perseroan mengalami penurunan pada Juli 2026. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, manajemen Bank Jatim menyiapkan sejumlah strategi, termasuk membuka opsi penerbitan obligasi.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengatakan, penurunan DPK tidak terlepas dari berkurangnya transfer keuangan ke daerah (TKD). Kondisi ini turut memengaruhi dana yang dikelola Bank Jatim sebagai fasilitator pengelolaan kas pemerintah daerah.

"Penurunan TKD memang relatif kita memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah karena dia sebagai pengelola kas daerah itu memakai cenderung likuiditas, tapi porsi TKD yang dikelola Jatim ini sebesar 19,35 persen," ujar Winardi dalam Public Expose Live 2026, Rabu (9/9/2026).

Berdasarkan data perseroan, DPK Bank Jatim secara bank only pada Juli 2026 tercatat Rp72,9 triliun, turun 10,6% secara tahunan. Penurunan terjadi pada seluruh komponen DPK.

Dana giro tercatat Rp17,5 triliun, turun 14,9% secara tahunan. Sementara itu, tabungan mencapai Rp29 triliun atau turun 1,9%. Adapun deposito tercatat Rp72,9 triliun, turun 10,6%.

Perkuat Dana Murah

Untuk meredam tekanan likuiditas, Bank Jatim meningkatkan penetrasi dana murah dari masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan layanan digital JConnect melalui berbagai fitur guna mendorong peralihan transaksi konvensional ke kanal digital.

Perseroan juga memperluas pengelolaan dana korporasi serta mengembangkan berbagai layanan untuk memperkuat basis likuiditas.

Winardi mengatakan, strategi tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Jatim mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pemerintah daerah.

“Manajemen saat ini memberikan atensi untuk konsep likuiditas ini di tahun 2026. Antisipasinya adalah fokus pada optimalisasi pengelolaan likuiditas melalui penetrasi JConnect yang terus meningkat user-usernya,” katanya.

Selain mengandalkan penghimpunan dana masyarakat, Bank Jatim masih memiliki opsi memanfaatkan fasilitas antarbank. Jika kebutuhan likuiditas belum terpenuhi, perseroan menyiapkan alternatif pendanaan melalui penerbitan obligasi.

“Kalau nanti itu masih dirasa kurang, kita punya continuity plan juga penerbitan obligasi. Kita masih punya cadangan obligasi berkelanjutan yang kita masih cukup yakin untuk bisa menutup likuiditas ini tetap dalam posisi yang masih aman,” ujar Winardi.

Baca Juga: Bank Mandiri Tebar Dividen Interim Rp6,16 Triliun, Bukti Kepercayaan kepada Pemegang Saham

Baca Juga: Pemerintah Targetkan 200 Juta Penduduk Buka Rekening Bank Pakai NIK, Ini Penjelasan Airlangga

Baca Juga: Bank Kasikorn (BMAS) Siap Right Issue Rp1 Triliun, Ini Penggunaannya

Di tengah kontraksi DPK secara bank only, kinerja Bank Jatim secara konsolidasi hingga kuartal II 2026 justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Aset konsolidasi perseroan mencapai Rp162 triliun, tumbuh 37,16% secara tahunan. Penyaluran kredit juga meningkat 41,68% menjadi Rp111 triliun, sedangkan DPK konsolidasi mencapai Rp120 triliun atau tumbuh 31,47%.

Pertumbuhan tersebut mendorong pendapatan bunga bersih menjadi Rp4,6 triliun, naik 39,5% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih konsolidasi tercatat Rp1,2 triliun, meningkat 53,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Manajemen menilai tekanan likuiditas yang terjadi saat ini bukan hanya dialami Bank Jatim, tetapi juga dirasakan oleh mayoritas industri perbankan, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD), seiring kondisi likuiditas pasar yang semakin ketat.