Mahfud MD Minta SPPG Dihapus, Pengelolaan MBG Dialihkan ke Desa

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan perubahan besar dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pemerintah memutus kontrak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengalihkan pelaksanaan program ke tingkat desa.

Menurut Mahfud, SPPG tidak lagi diperlukan jika pengelolaan MBG dikembalikan kepada desa. Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa mengambil peran tersebut, sedangkan kepala desa dapat menjadi alternatif apabila koperasi dianggap bermasalah.

"Itu tadi menurut saya, sederhana rumusannya. Sudah, putus kontrak. Lalu SPPG-nya ndak diperlukan lagi, lalu KDMP itulah yang dijadikan atau Kepala Desa kalau KDMP-nya katanya juga bermasalah," ucap Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (11/9/2026).

Usulan tersebut sekaligus mengubah pola pengelolaan MBG yang selama ini bertumpu pada SPPG sebagai dapur penyedia makanan. Mahfud ingin pelaksanaan program lebih dekat dengan struktur pemerintahan desa sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di tingkat lokal.

Mahfud menilai kepala desa juga memiliki posisi yang jelas dari sisi pertanggungjawaban apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, kepala desa dapat diperiksa jika nantinya ditemukan masalah dalam pengelolaan program tersebut.

"Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selain mengalihkan pengelolaan, Mahfud mengusulkan perubahan lokasi dapur MBG. Ia menilai makanan dapat dimasak di sekolah-sekolah sehingga distribusi tidak harus bergantung pada satu dapur yang melayani ribuan penerima.

Menurut Mahfud, pola berbasis desa juga dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam pelaksanaan program. Skema tersebut sekaligus dinilai dapat membuat kegiatan ekonomi desa bergerak melalui keterlibatan KDMP.

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," kata Mahfud.

Baca Juga: Prabowo Didesak Sadar: MBG Itu Titik Lemah, Musuh Bisa dengan Mudah Rusak Reputasi hingga Legitimasi

Mahfud juga menilai perubahan sistem diperlukan karena pelaksanaan MBG melalui SPPG menghadapi persoalan yang berulang. Salah satu risiko yang menjadi sorotannya adalah kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program di sejumlah daerah.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan beban operasional dapur yang harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Karena itu, Mahfud berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan model yang lebih tersebar dan dekat dengan penerima manfaat.

Mahfud meminta negara menyelesaikan kewajiban terhadap kontrak yang sudah berjalan sebelum mengubah skema pengelolaan MBG. Setelah kontrak yang ada diselesaikan, ia mengusulkan program tersebut dijalankan dengan basis desa dan KDMP.

"Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," tutur dia.

Usulan Mahfud tersebut pada dasarnya mendorong perubahan dari sistem dapur terpusat menuju pengelolaan yang lebih dekat dengan desa dan sekolah. Namun, gagasan tersebut masih merupakan usulan Mahfud dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.