Ngeri! Terungkap 'Zona Gelap' Distribusi MBG yang Bikin Ribuan Siswa Keracunan

Jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif menyoroti maraknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski Badan Gizi Nasional (BGN) sudah berganti kepemimpinan dari Dadan Hindayana ke Nanik S. Dayang, dan kini Sudaryono.

Menurut Arif, masalah keracunan bukan hanya soal kehigienisan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan menyangkut desain program yang keliru.

"Mengapa keracunan MBG makin marak, sekalipun Dadan dan Nanik sudah diganti? Ini bukan sekadar “dapur teledor” dan jorok," tulisnya  di akun X pribadinya, dikutip Jumat (11/9).

Arif mencatat, hingga akhir 2025 terdapat 177 kejadian dengan lebih dari 20.000 anak di 33 provinsi menjadi korban. Kini, hanya dalam dua minggu, lebih dari 3.000 anak kembali keracunan.

"Kalau pola sama berulang di banyak daerah, yang gagal bukan cuma pelaksana. Yang gagal adalah desainnya," tegasnya.

Menurutnya terdapat empat lubang sistemik dalam MBG:

1. Skala produksi terlalu besar: Satu dapur bisa memasak 3.000 porsi. Jika satu bahan tercemar atau distribusi terlambat, ratusan anak bisa keracunan sekaligus.

2. Pengawasan hanya di dapur: Setelah masak, proses packing, pengangkutan, dan penyimpanan di sekolah jadi “zona gelap”. Kasus Karo menunjukkan sampel dapur bersih, tapi makanan di sekolah terkontaminasi Bacillus dan Staphylococcus.

3. Rantai distribusi panjang: Masak jam 05.00, baru dimakan lewat jam 12. Label “maksimal 4 jam” hanya formalitas. Sistem tidak mengunci waktu produksi–distribusi–konsumsi.

4. Pengawasan reaktif: Evaluasi baru dilakukan setelah anak sakit. Tutup dapur, periksa sampel, perketat SOP, semuanya reaktif. Konflik kepentingan dengan pemilik dapur juga jadi hambatan. 

Arif menekankan, MBG harus dirombak total. Program hanya bisa dianggap berhasil jika porsi sampai ke tangan anak dengan aman dan bergizi, bukan sekadar mengejar jumlah porsi yang menguntungkan yayasan dan mitra.

Ia mempertanyakan mengapa harus ada dapur raksasa, rantai distribusi panjang, mitra yang mencari untung, serta potensi konflik kepentingan.

Sebagai perbandingan, ia menyinggung model di Brazil dan SD Muhammadiyah Solo yang memasak langsung di sekolah. Hasilnya, nol kasus keracunan.

Baca Juga: 'Hari Ini Cuma 352 Anak yang Keracunan, Siap Lanjutkan MBG'

"Anak bukan objek distribusi dan proyek. Anak harusnya subjek kesehatan. Sampai kapan kesalahan sistem dibayar anak?" tegasnya.

Arif menegaskan, perombakan MBG harus dilakukan segera, tanpa menunggu pergantian presiden, agar tidak ada lagi korban keracunan massal.