352 Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis di Lombok, Anggota DPR Murka: Ganti Petugas Dapur!

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam. Sebanyak 352 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap menu dari program tersebut pada Jumat (11/9/2026).

Insiden yang membahayakan kesehatan ratusan anak ini langsung memantik reaksi keras dari Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mengaku sangat heran sekaligus geram melihat tragedi keracunan pangan kembali terulang.

Irma menyoroti fakta bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya sudah mengambil langkah preventif dengan menutup sementara (suspend) banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar Laik Higiene dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Kok terjadi lagi ya, padahal sudah cukup banyak yang di-suspend. SDM dari BGN yang ada di SPPG tersebut harus diganti karena tidak bertanggung jawab. Harusnya makanan yang bermasalah tidak bisa keluar dari dapur jika mereka bekerja dengan baik," tegur Irma keras di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Irma menilai, bobolnya sistem kontrol kualitas (quality control) di dapur penyuplai membuktikan bahwa para pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan tersebut tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan lalai terhadap keselamatan nyawa siswa.

Pasca-menyantap hidangan MBG, ratusan siswa tersebut dilaporkan tumbang secara bersamaan dengan keluhan medis serupa, yakni pusing hebat disertai muntah-muntah.

Ketua Satgas Pengawasan MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, memastikan seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis kedaruratan.

"Tim sudah menuju ke lokasi SPPG dan Puskesmas. Sebagian dari siswa korban keracunan MBG ini sudah membaik dan diperbolehkan pulang," ungkap Firman.

Merespons kelalaian fatal ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB, Fathul Gani, memastikan pihaknya akan mengambil langkah penindakan tegas. SPPG yang bertanggung jawab memproduksi dan menyalurkan makanan beracun tersebut akan dijatuhi sanksi penghentian operasi sementara (suspend).

"Ya kalau melihat situasi, otomatis suspend," tegas Fathul Gani saat ditemui di kompleks Kantor Gubernur NTB.