Gibran Diminta Berikan Klarifikasi Soal Tuduhan Denny Indrayana: Apa Pun Konsekuensinya...

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta memberikan klarifikasi secara langsung terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sendiri mengenai keabsahan ijazah sekolah menengah atas (SMA) milik Gibra..

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menyebut politikus muda itu tidak seharusnya hanya mengandalkan penjelasan atau pembelaan dari pihak lain ketika dirinya menjadi pihak yang dituding.

Baca Juga: Publik Akan Lihat Sendiri Fakta Janjinya Jokowi Hadir di Sidang Roy Suryo, Pakar: Orang Suka Lupa...

“Gibran perlu memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Denny Indrayana. Apapun konsekwensinya,” kata Dino, dikutip Senin (14/9/2026).

Bagi Dino, persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan mengenai selembar ijazah. Ia melihat polemik tersebut menyentuh persoalan transparansi mengenai kualifikasi seorang pemimpin negara.

Dino berpandangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui latar belakang dan kualifikasi pemimpin yang mereka pilih. Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar tidak muncul keraguan mengenai persyaratan kandidat maupun proses politik yang mengantarkan seseorang ke jabatan publik.

Ia juga menilai apabila suatu saat terbukti terjadi manipulasi administratif dalam persyaratan pencalonan, persoalannya akan jauh lebih serius karena dapat menyentuh aspek hukum dan demokrasi.

Dino juga menyoroti sikap politikus itu yang menurutnya belum memberikan klarifikasi langsung di tengah munculnya gugatan tersebut.

Ia membandingkannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi sebelumnya pernah memberikan respons terhadap tuduhan mengenai ijazahnya yang disampaikan Roy Suryo.

Menurut Dino, Gibran seharusnya tidak menghindar dari persoalan tersebut. Ia justru diminta tampil dan menjelaskan persoalan yang menyangkut dirinya secara langsung.

Dino mempertanyakan apakah politikus muda itu akan membiarkan pihak lain terus memberikan pembelaan atas dirinya, sementara pihak-pihak tersebut belum tentu mengetahui seluruh fakta mengenai riwayat pendidikan sang wakil presiden.

Bagi Dino, memberikan klarifikasi bukan berarti otomatis mengakui adanya kesalahan. Sebaliknya, penjelasan langsung dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menyampaikan versi dan fakta yang diyakininya kepada publik.

Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak melayangkan gugatan terkait dengan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi di Kamis (10/9/2026). Ia mengatakan permohonan terbaru tersebut tidak sekadar mengulang sengketa hasil Pilpres 2024.

Denny menyebut pihaknya menemukan indikasi awal pelanggaran oleh Gibran. Ia menyebut sosok itu kemungkinan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini adalah secara teknis namanya adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden 2024. Jadi kita menemukan bukti indikasi awal bahwa calon wakil presiden nomor 02 itu tidak memenuhi syarat pendidikan,” kata Denny.

Baca Juga: Advokat Naik Daun Siap Bela Gibran hingga Keluarga Jokowi Mati-matian: Masuk Penjarapun Saya Siap!

Para pemohon antara lain Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing.