Mahfud MD: Waktu Zaman Sri Mulyani dan Purbaya Tuh Sama, Rakyat Dikejar

Purbaya Yudhi Sadewa resmi tak lagi duduk sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Kondisi itu membuka kembali sorotan terhadap berbagai kebijakan selama dirinya memimpin Kementerian Keuangan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi salah satu yang ikut mengkritik kinerja Purbaya. Ia menilai sosok yang sempat mendapat harapan besar publik tersebut justru meninggalkan sejumlah persoalan.

"Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua," kata Mahfud dalam tayangan YouTube pribadinya, dikutip Selasa (15/9/2026).

Baca Juga: Dipecat Mendadak, Mahfud MD: Kelemahan Purbaya Ada Dua...

Menurut Mahfud, kelemahan pertama terletak pada komunikasi publik Purbaya. Ia menilai cara Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan ekonomi kerap terlalu percaya diri, bahkan cenderung meremehkan pihak yang berbeda pandangan.

Mahfud kembali mengingat pernyataan Purbaya ketika baru menjabat. Saat itu, Purbaya disebut kerap menyampaikan optimisme seolah berbagai persoalan ekonomi dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, menurut Mahfud, sikap tersebut kemudian berubah menjadi persoalan ketika berhadapan dengan kritik dari para pakar.

"Dulu ada seorang pakar kan bicara, 'Anda kan bukan ekonom, gak tahu apa-apa kan'. Di depan forum, ya atau 'Anda belajar dululah kira-kira itu ekonomi'. Ngejek sekali. 'Kamu saya kejar sampai jatuh kamu! Akan saya lawan kamu!'," ucapnya meniru Purbaya.

Baca Juga: Dukung Purbaya Dicopot, Mahfud MD: Dulu Kita Terlalu Besar Harapannya

Mahfud juga menyinggung dugaan intimidasi terhadap pembuat podcast yang mengkritik kebijakan pemerintah. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Purbaya diduga menyasar para pembuat podcast tersebut melalui persoalan pajak.

Bagi Mahfud, pola seperti itu menjadi contoh komunikasi publik yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pejabat setingkat menteri.

Selain komunikasi publik, Mahfud menyebut persoalan kedua berkaitan dengan kinerja dan substansi kebijakan Purbaya. Ia menilai sejumlah janji yang sebelumnya disampaikan justru tidak terealisasi dan dalam beberapa kasus malah berubah arah.

Salah satu yang disoroti adalah persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Mahfud mengatakan, pada awalnya Purbaya sejalan dengan aspirasi agar proyek tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurut Mahfud, kondisi tersebut pada akhirnya berubah.

"Tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat dari apa yang sudah disepakati dengan Jepang. Dan yang penting, yang paling penting bagi konstitusi, dokumen perjanjian Whoosh itu sampai sekarang nggak ada," ujar Mahfud.

Mahfud menilai persoalan tersebut menjadi semakin berat karena pemerintah harus mencicil utang Whoosh hingga 80 tahun. Kondisi itu dinilainya bertolak belakang dengan harapan dan janji yang sebelumnya disampaikan.

Di sisi lain, Mahfud turut menyoroti kebijakan perpajakan. Ia menilai tekanan terhadap masyarakat dalam urusan pajak tidak banyak berubah, baik pada era Sri Mulyani maupun ketika Purbaya menjabat.

"Sama waktu zaman Sri Mulyani dan Purbaya tuh sama, rakyat dikejar pajaknya," sebut Mahfud.

Mahfud mencontohkan aparat pajak yang menyasar pelaku home industry kecil-kecilan di rumah untuk mencari potensi pajak. Ia menilai langkah tersebut justru menunjukkan adanya tekanan yang berlebihan terhadap masyarakat.

Kini, posisi Menteri Keuangan telah berpindah ke tangan Suahasil Nazara, birokrat yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut membuat Mahfud menaruh harapan agar kepemimpinan baru dapat menghadirkan perubahan.

"Mudah-mudahan Pak Suahasil ini orangnya nggak banyak bicara, lebih banyak bekerja dan bagus," imbuh Mahfud.