Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintah Mulai Bangun PSEL Bogor Raya, 1.500 Ton Sampah per Hari Jadi Listrik

        Pemerintah Mulai Bangun PSEL Bogor Raya, 1.500 Ton Sampah per Hari Jadi Listrik Kredit Foto: Danantara
        Warta Ekonomi, Bogor -

        Pemerintah resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya di Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Kamis (17/9/2026).  Fasilitas ini menargetkan pengolahan 1.500 ton sampah baru per hari menjadi energi listrik. 

        Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut PSEL Bogor Raya sebagai proyek keempat yang masuk tahap konstruksi dalam peta jalan nasional PSEL, setelah Bali, Legok Nangka, dan Kota Bekasi. 

        “Ini untuk yang keempat kali ya kami groundbreaking. Pertama di Bali, kedua di Legok Nangka, ketiga Kota Bekasi, keempat di sini Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Ini kami perkirakan akan selesai di 2027,” kata Zulkifli.

        Pemerintah menargetkan hingga akhir 2027 terdapat sekitar 24 titik PSEL yang sudah di-groundbreaking di seluruh Indonesia. 

        “Seterusnya akan berlanjut, diperkirakan masih ada sampai 6 lagi dan sampai akhir sampai tahun depan 24-an (PSEL) yang akan groundbreaking,” ujarnya. 

        Dua Jalur: Sampah Baru Jadi Listrik, Sampah Lama Jadi BBM

        Selain PSEL untuk sampah baru, pemerintah juga memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) Pirolisis berkolaborasi dengan TNI AD.  Fasilitas ini akan mengolah 1.000 ton sampah lama dari TPA Galuga menjadi bahan bakar minyak. 

        “Jadi, ada pengolahan sampah yang baru, ada sampah yang lama, ada dua ya. Ini (PSEL) yang baru, yang baru datang diselesaikan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik dan yang satu lagi sampah yang sudah ada, diolah lagi pirolisis menjadi solar,” jelas Zulkifli. 

        Dengan skema ini, pemerintah menegaskan bahwa praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka tidak lagi diperbolehkan. 

        Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut persoalan sampah di Bogor Raya sebagai masalah struktural yang sudah berlangsung lintas periode kepemimpinan daerah. 

        “Pak Menko dan Bapak, Ibu, masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total,” ungkap Bima. 

        Ia menyoroti dampak sampah Bogor terhadap banjir di Jakarta serta posisi Bogor Raya sebagai kota pariwisata dan MICE. 

        “Karena Bogor Raya ini menjadi kota favorit pariwisata, menjadi kota MICE, dan sampah yang ada di Bogor ini dampaknya juga bagi banjir di Jakarta, Pak Menko,” katanya. 

        Bima menekankan bahwa groundbreaking hari ini hanyalah awal dari proses panjang yang menuntut koordinasi hulu–hilir. 

        “Namun tentunya, groundbreaking ini bukan fase akhir. It is only the beginning. Ini hanya awal saja. Bisa dikatakan ini ijabnya, ini janjinya, tapi buktinya masih kita harus tunggu sampai proses ini berjalan,” tuturnya.

        Ia meminta Wali Kota dan Bupati memastikan suplai sampah, distribusi, dukungan warga, perizinan, dan tata kelola berjalan baik. Ia juga mendorong Gubernur Jawa Barat memperkuat koordinasi antar tingkat pemerintahan. 

        Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa meskipun pembangunan PSEL ditargetkan selesai dalam dua tahun, aliran sampah tetap berjalan selama masa konstruksi. 

        “Kita berharap maksimum dua tahun ke depan ini selesai. Namun persoalannya adalah juga dari sekarang sampai dua tahun sampah jalan terus. Dan yang khususnya organik, organik yang menimbulkan bau dan sebagainya, itu juga akan jalan terus,” kata Zumhur.

        Ia menyatakan komitmen agar saldo sampah yang tidak terolah melalui PSEL harus nol pada 2029. 

        “Tapi tetap tugas Kementerian LH, Menko khususnya, memastikan dari sekarang sampai dua tahun sampai seterusnya yang tidak ada PSEL-nya juga harus saldonya zero. Harus selesai sampai tahun 2029, janjinya seperti itu,” tegasnya. 

        Jumhur menyebut cakupan PSEL Galuga baru sekitar 60 persen wilayah Kabupaten Bogor. [user] Sisanya, sekitar 40 persen wilayah lain, masih perlu dikembangkan. 

        Baca Juga: Investasi Rp2,8 Triliun, PSEL Bogor Raya 1 Bakal Tekan 45% Timbulan Sampah di Kota

        Baca Juga: PLN Beli Listrik PSEL Bekasi US$0,20 per kWh, Nilai PJBL Capai Rp792,32 M Setahun

        “Jadi PSEL ini Pak Haris, Pak Menko, kira-kira mencakup sekitar baru 60 persen Kabupaten Bogor. Masih ada 40 persen, 40-an kabupaten/kota yang harus dikembangkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama dengan Bapak Menko Pangan,” ujarnya. 

        Oleh sebab itu, kata Jumhur, pemerintah siap membuka ruang kerjasama terkait  pengembangan pengolahan sampah lewat bagi beragam teknologi pengolahan selain pembangkit listrik, termasuk pirolisis, RDF, dan bio-fuel. 

        “Masih banyak bebannya dan berbagai teknologi kita welcome. Ya tidak harus pembangkit listrik, tapi bisa menjadi pirolisis yang dibicarakan oleh Pak KSAD, solar, bisa menjadi RDF, bisa menjadi bio-fuel, terelaksasi seperti batubara, dan sebagainya,” tutup Jumhur

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: