Muncul Pejabat 'Ajaib' di Era Purbaya, Dirjen Pajak Minta Perombakan Dibatalkan

Perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada era Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut terdapat sejumlah nama yang dinilai masuk dalam daftar perombakan tanpa melalui proses assessment talent management.

Kondisi tersebut membuat Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar keputusan perombakan yang dilakukan pada 10 September ditunda bahkan dibatalkan.

"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Menurut Bimo, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut prosedur administrasi. Keberadaan pejabat yang tidak mengikuti tahapan seleksi dinilai dapat menimbulkan persoalan bagi pegawai lain yang telah menjalani proses assessment dan ujian.

"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.

Bimo memastikan nama-nama pejabat yang diketahui tidak memenuhi prosedur akan dikeluarkan dari daftar perombakan. Mereka juga akan dikembalikan ke jabatan sebelumnya.

Langkah tersebut, menurut Bimo, sejalan dengan komitmen Menkeu Suahasil Nazara untuk memperkuat penerapan talent management dan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkas Bimo.

Suahasil sebelumnya mengatakan masih mempelajari berbagai proses dan keputusan yang dibuat pada masa kepemimpinan Purbaya, termasuk terkait pelantikan sejumlah pejabat. Ia juga masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menentukan kebijakan berikutnya.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Ia menjelaskan bahwa pengangkatan pejabat Kemenkeu memiliki sejumlah tahapan dan melibatkan lintas unit eselon I, terutama untuk posisi yang membutuhkan koordinasi antarlembaga di lingkungan kementerian.

"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya mengakui perombakan ratusan pejabat Kemenkeu kemungkinan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotannya dari posisi Menteri Keuangan.

Baca Juga: Doktor Dedi Kurnia: Pencopotan Purbaya Jelas Kurang Tepat, Dia Punya...

"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya usai mengikuti serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Namun, Purbaya membantah adanya gesekan atau konflik internal dengan bawahannya sebagai penyebab pergantian tersebut. Ia menegaskan keputusan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," imbuhnya.