PLN EPI Amankan Kapasitas Proyek LNG, Bidik Hampir 20 Terminal hingga 2029

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyiapkan pengembangan hampir 20 lokasi terminal penerimaan liquefied natural gas (LNG) hingga 2029. Langkah tersebut dilakukan dengan mengamankan kapasitas pemasok, galangan kapal dan kontraktor sejak awal di tengah keterbatasan kapasitas industri LNG global.

General Manager Unit Pelaksana Proyek Gas dan BBM PLN EPI, Agus Purnomo, mengatakan tantangan pembangunan infrastruktur LNG saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga kemampuan industri memenuhi kebutuhan proyek sesuai jadwal.

“Tantangannya bukan hanya mengembangkan proyek. Kami juga perlu memastikan kapasitas dari pemasok peralatan utama, galangan kapal, dan juga kontraktor pelaksana untuk menyelesaikannya proyek tepat waktu,” ujar Agus dalam Strategic Panel Gastech Exhibition & Conference 2026 di Bangkok, Thailand, Senin (14/9).

Hingga 2029, PLN EPI menargetkan pengembangan hampir 20 lokasi terminal penerimaan LNG satelit darat. Rinciannya terdiri atas satu lokasi di Nias, enam di Sulawesi, sembilan di Nusa Tenggara, dan empat di Papua Utara melalui empat klaster mitra strategis atau Joint Development Agreement (JDA).

Pengembangan puluhan terminal tersebut akan ditempatkan dalam satu kerangka program terintegrasi agar rantai pasok LNG di masing-masing wilayah tidak berjalan secara terpisah.

Agus mengatakan keterbatasan kapasitas industri LNG global menjadi salah satu tantangan dalam mengejar pembangunan infrastruktur tersebut. Kapasitas pembangunan kapal LNG berukuran besar di Korea Selatan dan China diperkirakan sekitar 85 kapal per tahun pada awal 2026, sementara orderbook kapal LNG mencapai 268 unit per 31 Maret 2026.

Sejumlah kapal yang dipesan pada 2026 bahkan memiliki jadwal pengiriman hingga 2029.

“Capacity does not mean availability. Bertambahnya kapasitas industri tidak serta-merta menjamin tersedianya slot produksi ketika proyek membutuhkan peralatan atau kapal,” kata Agus.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, PLN EPI mengelola proyek LNG midstream sebagai satu portofolio terintegrasi. Fasilitas floating storage and regasification unit (FSRU), kapal LNG, fasilitas regasifikasi dan penyimpanan, jaringan pipa hingga koneksi pembangkit direncanakan secara sinkron.

Strategi tersebut mencakup perencanaan kapasitas pada tingkat portofolio, keterlibatan pemasok lebih awal, fleksibilitas strategi aset serta standardisasi desain dan peralatan.

PLN EPI juga mengevaluasi opsi konversi kapal LNG eksisting menjadi FSRU ketika kapasitas galangan untuk pembangunan kapal baru terbatas. Agus mengatakan opsi tersebut tidak otomatis lebih cepat atau murah, tetapi dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan proyek.

“Capacity does not mean availability. Bertambahnya kapasitas industri tidak serta-merta menjamin tersedianya slot produksi ketika proyek membutuhkan peralatan atau kapal,” kata Agus.

Sejak 2023, PLN EPI telah mempercepat pengembangan proyek LNG midstream di sekitar 25 lokasi di Indonesia untuk mendukung program dedieselisasi PLN. Proyek tersebut diarahkan untuk menggantikan penggunaan diesel dengan LNG sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

Baca Juga: Potensi Biomassa RI 83,4 Juta Ton, PLN EPI Buka Peluang Kolaborasi

Baca Juga: BLU Energi Disiapkan, PLN EPI Buka Suara

Selain mengandalkan pemasok global untuk kebutuhan teknologi khusus, PLN EPI juga mendorong peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Penguatan tersebut mencakup pekerjaan konstruksi, fabrikasi, tangki penyimpanan, perpipaan, sistem kelistrikan, galangan kapal, operasi dan pemeliharaan hingga jasa rekayasa.

“Kami membutuhkan kemampuan global untuk teknologi yang sangat khusus, tetapi skala pipeline proyek Indonesia dapat digunakan untuk secara bertahap membangun kemampuan domestik yang lebih kuat,” ujar Agus.

Menurut Agus, pengembangan infrastruktur LNG juga membutuhkan keselarasan antara pemerintah, industri dan lembaga pembiayaan.

“Pemerintah menciptakan lingkungan yang memungkinkan, industri menjalankan proyek, dan pemberi pinjaman menyediakan modal. Ketiganya perlu selaras sejak awal,” kata Agus.