Amien Rais Singgung 'Kudeta Senyap' Jokowi, Seret Gibran dan Isu Percepatan Pemilu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais kembali melontarkan analisis keras mengenai arah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setelah tidak lagi berada di pemerintahan. Kali ini, Amien mengaitkan Jokowi dengan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, masa depan politik Gibran Rakabuming Raka, hingga isu percepatan pemilu.

Amien bahkan mengutip peringatan analis kebijakan publik Muhammad Said Didu mengenai apa yang disebut sebagai “kudeta senyap dan merayap”. Menurut Amien, situasi tersebut perlu diperhatikan karena ia menilai masih ada upaya memengaruhi arah kekuasaan dari luar jabatan resmi.

“Said Didu mengingatkan awas ada kudeta senyap dan merayap. Prabowo mungkin tidak menyadari atau tidak mau menyadari niat orang Solo itu,” ucap Amien, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Sabtu (19/9/2026).

Pernyataan tersebut merupakan analisis Amien mengenai dinamika politik, bukan pernyataan bahwa telah terjadi kudeta atau perubahan kekuasaan. Ia kemudian menghubungkan analisis tersebut dengan posisi Jokowi dan putranya, Gibran, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

Amien menilai Jokowi masih memiliki keinginan untuk ikut menentukan arah Indonesia meski tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung. Ia menyebut Jokowi telah melewati apa yang disebutnya sebagai “ajal politik”, tetapi masih terus mengobarkan semangat untuk kembali mengatur Indonesia.

“Jokowi sudah melewati ajal politik, tetapi tanpa henti mengobarkan semangat kembali mengatur Indonesia,” kata Amien.

Menurut Amien, secara konstitusional kekuasaan pemerintahan saat ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menduga kekuasaan tersebut dapat menjadi sasaran manuver politik apabila ada kepentingan tertentu yang hendak dicapai.

Amien bahkan mengaitkan dugaan tersebut dengan Gibran. Ia menilai ada tujuan agar posisi politik Gibran kembali menguat apabila kekuasaan Prabowo mengalami persoalan.

“Tujuan tunggal Jokowi, yakni kekuasaan Prabowo bisa berantakan, supaya Gibran bisa naik daun,” tuturnya.

Amien kemudian membawa isu lain yang sempat membuat jagat politik nasional ramai, yakni pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

Pernyataan Budi Arie sebelumnya memang menimbulkan polemik setelah rekaman ucapannya beredar. Namun, Budi Arie kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan analisis serta pendapat pribadinya. Ia juga menyatakan pernyataan itu tidak berkaitan dengan Jokowi.

Budi Arie kemudian kembali menjelaskan bahwa analisis politik mengenai kemungkinan pemilu lebih cepat berbeda dengan kehendak politik untuk benar-benar mengubah jadwal pemilu. Ia menegaskan dirinya tidak bermaksud mengajak atau mendorong pihak tertentu mempercepat pemilu.

Meski sudah mendapat klarifikasi tersebut, Amien tetap memasukkan pernyataan Budi Arie ke dalam rangkaian analisisnya mengenai dinamika politik nasional. Bagi Amien, pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang ia soroti ketika membicarakan kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan.

Adapun secara hukum, mekanisme pemilu nasional dan pemilu daerah memang telah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan mulai 2029 pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD dipisahkan dari pemilu daerah.

Pada Agustus 2026, MK juga kembali menegaskan bahwa mekanisme tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, isu mengenai kemungkinan percepatan pemilu yang disampaikan Budi Arie sebelumnya merupakan pernyataan politik yang berbeda dengan jadwal pemilu yang saat ini berlaku secara hukum.

Baca Juga: 'Saya Ditipu Telak!' Ibu Sumarsih Kecewa Berat Dengar Janji Jokowi yang Cuma Dimanfaatkan untuk Kampanye Pilpres

Di sisi lain, Amien melihat dinamika tersebut dari perspektif yang lebih luas. Ia menilai persoalan utama bukan hanya soal jadwal pemilu, melainkan bagaimana kekuasaan Presiden Prabowo dan posisi politik Gibran akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang.

Amien juga menegaskan bahwa kekuasaan secara konstitusional berada di tangan Prabowo. Namun, dalam analisisnya, ia mempertanyakan apakah posisi tersebut akan tetap berjalan tanpa gangguan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap konfigurasi kekuasaan berikutnya.

Karena itu, istilah “kudeta senyap dan merayap” yang dikutip Amien menjadi bagian dari narasi politik yang ia bangun dalam membaca hubungan Jokowi, Prabowo, Gibran, dan dinamika menuju Pemilu 2029.

Sementara itu, tidak ada pernyataan dalam klarifikasi Budi Arie yang menyatakan bahwa Jokowi memiliki agenda mempercepat pemilu. Budi justru telah menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan pemilu merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Jokowi.

Pernyataan Amien mengenai Jokowi dan istilah “kudeta senyap” berada dalam ranah analisis politiknya terhadap perkembangan kekuasaan saat ini. Sementara jadwal Pemilu 2029 dan mekanisme penyelenggaraannya tetap mengacu pada kerangka hukum yang telah ditetapkan hingga saat ini.