IdEA Harapkan Pemerintah Tak Salah Kaprah Soal 'Startup'

WE Online, Jakarta - Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) berharap pemerintah tidak salah kaprah terhadap persoalan?startup. Menurut Ketua Umum IdEA Daniel Tumiwa, pemerintah harus bisa memberikan definisi terhadap?startup.?Ia mengatakan?defenisi tersebut ditujukan agar pemerintah tidak salah dalam memberikan intensif.

"Kita mau ingatkan jangan sampai ada perusahaan besar membuat?e-commerce?terus diperlakukan seperti?startup.?Ini kan salah kaprah," ucapnya, belum lama ini.

Daniel mengatakan pihaknya selama ini aktif memberi dukungan kepada pemerintah dalam menata bisnis?e-commerce. IdEA sendiri aktif berdiskusi terkait masalah akreditasi pada sektor yang dibidanginya.

"Kita sudah bicara dengan Kominfo, lebih baik akreditasi dan dilakukan oleh pemain. Kalau sertifikasi akan sullit, model bisnis berubah terus. Apalagi yang akan disertifikasi itu?software,?hardware, dan SDM," tambahnya.

Daniel pun menambahkan organisasi yang dipimpinnya tak sembarangan dalam menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang transaksi perdagangan?e-commerce.

"Kita itu peduli dengan sektor ini. Kita juga memberikan solusi dan saran untuk mendukung industri ke pemerintah kok. Salah satunya kita datangi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bicara soal klasifikasi?startup.

Sebelumnya IdEA terang-terangan menolak wacana penerapan?know your customer?(KYC) yang termuat dalam RPP?e-commerce. Wacana tersebut mewajibkan pelaku sektor?e-commerce?(penjual dan pembeli) mencantumkan nomor KTP dan NPWP saat bertransaksi. Aturan ini, menurut IdEA, dinilai akan menghambat perkembangan?e-commerce?di Indonesia. Asosiasi tersebut pun mengusulkan agar data yang dijadikan patokan adalah nomor telepon dan rekening bank.

"Di Indonesia kalau bicara data, sektor telko dan perbankan yang lumayan rigid. Pakai data dari dua sektor itu sudah cukup. Kenapa harus ketat sekali?" tutupnya.