Harga Beras Masih Naik di 135 Daerah, Kemendagri Minta Evaluasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang masih mengalami kenaikan harga pangan meski berbagai intervensi stabilisasi telah dilakukan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Karena itu, rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang telah digelar hampir 200 kali akan terus dilanjutkan.

"Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga," ujar Tomsi di Kantor Pusat Kemendagri, Senin (21/9/2026).

Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,57 persen dengan andil 0,17 persen. Sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.

Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing 12,45 persen dan 10,25 persen. Komoditas yang menjadi pemicu antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.

Tomsi meminta intervensi pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga diikuti evaluasi terhadap hasilnya. Daerah penerima bantuan diminta diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk melihat dampak bantuan terhadap pengendalian harga.

Hal serupa disampaikan Tomsi setelah mendengar paparan Perum Bulog. Ia menyoroti masih adanya 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat, misalnya, masih mencatatkan harga beras yang tinggi.

Karena itu, Bulog diminta melakukan evaluasi bersama daerah-daerah tersebut untuk mengetahui penyebab harga masih tinggi meski upaya stabilisasi telah dilakukan.

Tomsi mengapresiasi langkah stabilisasi yang telah dilakukan Bulog. Namun, menurut dia, efektivitas program harus diukur dari hasil yang terlihat di lapangan.

"Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya," ungkapnya.

Baca Juga: NTB jadi Pemprov Terbaik Program 3 Juta Rumah, Raih Dua Penghargaan Kemendagri Lainnya

Baca Juga: Tes 172 Ribu Guru PPPK Disiapkan, Tito Pastikan yang Tak Lulus Tak Dipecat atau Dirumahkan

Baca Juga: Tito Minta Tambahan Rp5,28 Triliun, Total Anggaran 2027 Kemendagri Tembus Rp10,93 Triliun

Tomsi mengatakan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan.

"Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita," pungkas Tomsi.