Kredit Foto: Waskita Karya
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan kehadiran LRT Kelapa Gading-Manggarai, tetapi juga memastikan tarif terjangkau dan terintegrasi dengan moda transportasi lain agar masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi.
Menurut Wa Ode, LRT yang kini terhubung hingga kawasan Manggarai dapat menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat jika konektivitas dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya diperkuat.
“Yang penting sekarang bukan hanya LRT-nya selesai, tetapi bagaimana LRT terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya, sehingga masyarakat benar-benar mudah berpindah dari satu moda ke moda lain," ujar Wa Ode dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Wa Ode mendesak Pemprov DKI memperbanyak armada Mikrotrans sebagai angkutan pengumpan (feeder) menuju stasiun LRT. Selain itu, fasilitas park and ride atau lahan parkir di kawasan Manggarai dinilai perlu diperluas agar warga memiliki pilihan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Dari sisi tarif, Wa Ode menyarankan penerapan tarif flat atau paket tarif terintegrasi. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu insentif bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan tarif harus diperhitungkan dengan memperhatikan alokasi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) agar operasional LRT tetap berjalan.
“Kalau tarifnya dibuat terjangkau atau flat dan terintegrasi dengan perjalanan transportasi umum, ini bisa menjadi salah satu insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi,” kata Wa Ode.
LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memberlakukan tarif khusus Rp8 per perjalanan hingga 23 September 2026. Setelah periode tersebut, tarif sementara ditetapkan Rp5.000 untuk perjalanan Kelapa Gading-Manggarai dan Rp8.000 untuk perjalanan Velodrome-Manggarai hingga tarif reguler ditetapkan.
Wa Ode juga meminta Pemprov DKI mengkaji keterlibatan Danantara dalam pembiayaan pengembangan transportasi di Jakarta agar kebutuhan pendanaan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Berbagi Beban di Jalur Rel: Menakar Prospek Danantara di Megaproyek LRT Jakarta
Baca Juga: Pramono Pastikan LRT Manggarai-Dukuh Atas Mulai Januari 2027
Baca Juga: Pramono Minta Danantara Bantu Biayai Perpanjangan LRT Jakarta ke JIS
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Danantara wajib membantu Pemprov DKI melanjutkan pembangunan LRT Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai pada 16 September 2026, setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta dukungan Danantara untuk pengembangan jaringan LRT.
“Ada sedikit harapan dari Gubernur (Pramono) Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," ujar Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Annisa Nurfitri