Motor Listrik Tak Bisa Terus Hidup dari Subsidi, Industri Minta Kepastian Aturan

Industri sepeda motor listrik menilai keberlanjutan pasar tidak bisa terus bergantung pada insentif pemerintah. Selain dukungan fiskal, kepastian aturan dinilai menjadi faktor penting agar produsen dan konsumen dapat mengambil keputusan bisnis.

Founder dan CEO Mimo Mobility, Triharsa Adicahya mengatakan insentif pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp3 juta masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut. Sejumlah aturan teknis, mulai dari baterai hingga model kendaraan yang dapat mengikuti program, menurutnya masih dalam proses penyusunan.

"Sebetulnya masih ruwet. Dari segi insentifnya Rp3 juta, cuma masih belum fix, masih diatur-atur. Baterainya juga masih diatur-atur, belum beres," kata Triharsa saat ditemui di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut dia, kepastian regulasi penting karena pelaku industri membutuhkan dasar yang jelas untuk menentukan produk dan strategi bisnis. Jika aturan belum final, pasar cenderung menunggu sebelum mengambil keputusan.

Triharsa mencontohkan informasi mengenai model kendaraan yang dapat masuk dalam program insentif. Pemerintah disebut tengah mengatur agar sepeda motor yang mengikuti program merupakan model baru, bukan model yang sudah beredar.

Namun, ketentuan tersebut menurutnya masih dapat berubah. Kondisi seperti ini membuat industri harus menunggu sampai seluruh aturan benar-benar ditetapkan.

"Sering memberitahu lebih cepat dari seharusnya. Akhirnya semua orang menunggu peraturan produknya. Pasarnya nunggu, kalau pasarnya nunggu, tidak ada pembelian. Nah, itu yang damaging ke ekosistem industrinya," ujarnya.

Bisnis Motor Listrik Harus Tetap Jalan Tanpa Subsidi

Di sisi lain, Triharsa menilai produsen tidak semestinya membangun bisnis yang sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Menurut dia, insentif tetap dapat dimanfaatkan jika tersedia, tetapi keberadaan atau ketiadaannya tidak boleh menentukan apakah sebuah bisnis dapat bertahan.

"We will not begging for subsidy (Kita tidak bergantung pada subsidi). We will not (Kita tidak mau). Tapi kalau ada, bagus," katanya.

Dia menilai sepeda motor listrik sebenarnya sudah memiliki pasar potensial tanpa harus selalu mengandalkan subsidi pembelian. Alasannya, konsumen Indonesia telah terbiasa membeli sepeda motor di kisaran harga Rp20 juta-Rp25 juta.

Baca Juga: OJK Ramal Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Dongkrak Pembiayaan Multifinance

Baca Juga: Motor Listrik Bakal Jadi Pasar Baru? MUF Spill Pembiayaan Tumbuh 17,2%

Menurut Triharsa, tantangan yang perlu mendapat perhatian justru bagaimana konsumen dapat memperoleh pembiayaan dengan skema yang kompetitif.

"Untuk sepeda motor itu sudah tidak perlu subsidi sebetulnya. Orang Indonesia beli Rp25 juta itu bisa, punya kemampuan. Yang dibutuhkan pemerintah adalah financing," ujarnya.

Dengan skema pembiayaan yang memungkinkan cicilan sepeda motor listrik diperlakukan seperti sepeda motor konvensional, dia menilai hambatan konsumen untuk beralih dapat ditekan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan potongan harga dari pemerintah.

Transisi Energi Butuh Kepastian

Triharsa juga melihat peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yakni beban subsidi energi.

Menurut dia, pemerintah tetap perlu mendorong transisi karena penggunaan bahan bakar bersubsidi memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara. Salah satu pendekatannya adalah mengganti kendaraan yang selama ini bergantung pada bensin dengan kendaraan yang menggunakan sumber energi lain.

Di sisi industri, transisi tersebut juga dinilai dapat membuka peluang pemanfaatan sumber daya domestik, termasuk nikel yang menjadi salah satu bahan penting dalam rantai pasok baterai.

Namun, menurut Triharsa, arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan dalam regulasi yang jelas dan konsisten. Industri pada akhirnya membutuhkan kepastian agar investasi, produksi, dan pengembangan produk dapat berjalan tanpa terus menunggu perubahan aturan.

"Kalau tidak jelas, dia nunggu. Tidak ada aturan, repot jadinya," kata dia.

Bagi industri, kepastian tersebut menjadi semakin penting karena pengembangan kendaraan listrik tidak berhenti pada produksi unit. Ekosistem pendukung seperti pembiayaan, infrastruktur pengisian, bengkel, teknisi, hingga rantai pasok juga perlu berkembang secara bersamaan.

Karena itu, keberlanjutan industri motor listrik dinilai tidak cukup hanya dengan memperbesar insentif pembelian. Kepastian regulasi dan model bisnis yang mampu berjalan secara mandiri akan menentukan apakah transisi kendaraan listrik dapat berkembang menjadi ekosistem industri dalam jangka panjang.