PKS Mulai Komunikasi dengan Fraksi DPR soal Ijazah Gibran, Apa Langkah Berikutnya?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, komunikasi tersebut dilakukan untuk menjajaki tindak lanjut atas putusan MK. Ia berharap pembicaraan dengan sejumlah partai itu dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat.

“Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai. Mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mardani menjelaskan, langkah tersebut juga berkaitan dengan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyebut, masyarakat memandang putusan MK mengenai persoalan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan menginginkan DPR memberikan penegasan.

Meski demikian, Mardani belum membeberkan fraksi mana saja yang telah diajak berkomunikasi maupun bentuk tindak lanjut yang sedang dibicarakan. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah komunikasi tersebut akan berujung pada agenda resmi di parlemen.

Perkembangan ini turut menjadi perhatian pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. Ia menilai, komunikasi antara PKS, PDIP, dan kekuatan politik lainnya perlu dicermati untuk melihat arah perkembangan polemik yang melibatkan Gibran.

Baca Juga: 'Masyarakat Jangan Dibodohi', Loyalis Sebut Ijazah Gibran Tidak Ditemukan, Bukan Tidak Punya

Menurut Amir, sikap DPR setelah masa reses berakhir dapat menjadi petunjuk apakah persoalan tersebut akan masuk ke ranah agenda politik atau hanya menjadi pembahasan kelembagaan. DPR dijadwalkan kembali menjalankan aktivitas setelah masa reses pada 9 November 2026.

Namun, kemungkinan adanya komunikasi antarkekuatan politik belum bisa dimaknai sebagai kesepakatan untuk mengambil langkah tertentu. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai agenda resmi DPR yang secara khusus membahas persoalan tersebut.

Dengan situasi itu, langkah PKS menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi menjadi perkembangan yang patut dicermati, tetapi belum menjawab bagaimana polemik ijazah Gibran akan ditindaklanjuti. Arah pembahasan selanjutnya masih bergantung pada hasil komunikasi antarpartai dan sikap DPR setelah kembali bersidang.