Sebut Tak Ada Ketum Parpol Kunjungi Solo, Adi Prayitno: Inilah Hancurnya Budaya Politik Kita

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti tidak adanya ketua umum partai politik yang secara terbuka mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

Adi menilai para ketua umum partai politik tersebut terkesan menjaga jarak dengan Jokowi setelah yang bersangkutan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 2024.

"Per hari ini ketua umum-ketua umum partai itu memang relatif menjaga jarak memang dengan Pak Jokowi," ujar Adi dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Rabu (28/10).

"Kan nyaris kita tidak pernah menyaksikan secara terbuka ketua umum-ketua umum partai ini kan datang ke ratapan tembok Solo misalnya kan, enggak ada itu," lanjutnya.

Adi menjelaskan, kondisi tersebut berbeda ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Saat itu, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan cenderung mengikuti arahan presiden.

"Kalau dulu iya karena Pak Jokowi itu posisinya sebagai presiden. Logikanya adalah partai-partai koalisional pemerintah itu pasti akan tegak lurus kepada presidennya," ujarnya.

Menurut Adi, kondisi tersebut mencerminkan buruknya budaya politik di Indonesia. Ia menilai, ada kecenderungan bahwa ketika seseorang tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik, terlebih setelah tidak lagi menjadi presiden, kawan-kawan lamanya mulai menjauh dan beralih mendekati pihak yang kini memegang kekuasaan.

"Inilah hancurnya bagaimana budaya politik di negara kita. ada kecenderungan kalau sudah tak lagi jadi pejabat publik apalagi tak lagi jadi presiden, kawan-kawan lama itu sudah hengkang dan angkat kaki dan tentu sudah punya partner yang baru yaitu adalah presiden yang saat ini sedang berkuasa," kata Adi

Baca Juga: Bukan AHY atau Puan, Roy Suryo Punya Skenario Lain Jika Gibran Tak Lagi Jadi Wapres

Ia menambahkan, tidak mengherankan jika setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi dinilai nyaris tidak memiliki kawan yang cukup kuat di partai politik untuk diandalkan.

Bagi Adi, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan powerless atau melemahnya kekuatan politik. Menurutnya, Jokowi dinilai tidak lagi memiliki kemampuan yang sama untuk membangun komunikasi dan menjaga kedekatan politik secara intens dengan para ketua umum partai politik.