Kepala Bappenas Sentil Ekspansi Sawit: Jangan Terus Perluas Lahan, Perkuat Hilirisasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai peningkatan pendapatan dari industri kelapa sawit tidak bisa terus mengandalkan perluasan lahan. Pengembangan hilirisasi perlu diperkuat agar industri sawit menghasilkan nilai tambah lebih besar tanpa terus mendorong ekspansi perkebunan.

Rachmat mengatakan, peningkatan produktivitas sawit tidak cukup hanya mengandalkan penggunaan bibit unggul, pemupukan, dan peremajaan sawit rakyat (PSR). Pengembangan industri pengolahan juga perlu menjadi perhatian agar hasil perkebunan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.

Menurut dia, hilirisasi tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan di sektor hulu belum dibenahi. Penataan kegiatan perkebunan, penguatan sistem pendukung, hingga pengembangan ekosistem usaha perlu dilakukan agar industri pengolahan dapat berkembang.

“Karena kita tidak ke hilirisasi, maka kita inginnya memperluas, memperluas, memperluas. Akhirnya kita kejebak memperluas di lahan yang tidak boleh digunakan untuk perluasan,” ujar Rachmat dalam sambutannya pada kegiatan APKASINDO di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dia menilai pola pengembangan sawit yang terlalu bertumpu pada ekspansi lahan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Karena itu, peningkatan pendapatan petani perlu diarahkan pada optimalisasi lahan yang tersedia dan pengembangan usaha di sektor hilir.

Sebagai contoh, Rachmat menceritakan pengalamannya mengunjungi United Plantations, perusahaan sawit yang menurutnya memiliki lahan kurang dari 40.000 hektar, tetapi mampu mengembangkan kegiatan hilirisasi.

Pengalaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pengembangan bisnis sawit tidak harus selalu dilakukan dengan memperluas perkebunan. Pendalaman industri hilir justru dapat menjadi strategi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

“Karena hilirnya lah keuntungan terbesar,” katanya.

Kepastian Lahan dan Harga TBS Perlu Dibenahi

Meski mendorong hilirisasi, Rachmat mengingatkan bahwa pengembangan sektor tersebut perlu dibarengi pembenahan di tingkat petani. Kepastian hak atas tanah, perlindungan harga tandan buah segar (TBS), serta percepatan PSR menjadi sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan.

Menurut dia, kepastian hak atas tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi petani. Setelah memiliki hak atas lahan, petani juga berkewajiban menjaga dan memanfaatkannya secara produktif.

“Jadi hak atas tanah harus diperjuangkan. Bapak Presiden sudah memberi kesempatan untuk memperjuangkan,” ungkap dia

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga harga TBS melalui penguatan posisi tawar petani. Salah satu caranya adalah membangun kekompakan agar petani tidak saling menjatuhkan harga ketika menjual hasil panen ke pabrik kelapa sawit.

Baca Juga: Bappenas Dorong Pengelolaan Darat dan Laut Terpadu, Luncurkan Lima Dokumen Strategis Bersama Konsorsium

Baca Juga: Menkop: Korporasi Besar Kuasai Industri Sawit, Petani Harus Ikut Menikmati Cuan

Baca Juga: Sawit Kerap Dikaitkan dengan Karhutla, Apkasindo Buka Suara

Rachmat mencontohkan, ketika sebagian petani bersedia menjual TBS dengan harga lebih rendah, pabrik berpotensi memanfaatkan kondisi tersebut untuk menekan harga pembelian.

“Kalau yang satu jual Rp3.000, tiba-tiba ada yang jual Rp2.000, ya pabrik pengennya Rp2.000 saja," tegas Rachmat.

Karena itu, dia meminta petani memperkuat solidaritas dan organisasi agar memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam rantai pasok sawit.

Dorong Pabrik Sawit Milik Rakyat

Selain kepastian lahan dan perlindungan harga, Rachmat mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) rakyat sebagai bagian dari pengembangan hilirisasi. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kemitraan usaha juga dinilai penting untuk mendukung pengembangan usaha petani.

Dengan pengolahan hasil perkebunan, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan TBS, tetapi juga memiliki peluang untuk memperoleh nilai tambah dari kegiatan di sektor hilir.

Namun, dia menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi harus berjalan bersama dengan pembenahan sektor hulu. Petani tetap perlu meningkatkan produktivitas kebun melalui pemupukan, penggunaan bibit unggul, dan peremajaan tanaman.

Rachmat juga mengingatkan petani untuk menjaga lahan dari kebakaran. Menurut dia, kekompakan seluruh pihak menjadi penting untuk mengatasi persoalan yang dapat menghambat pengembangan perkebunan sawit.

Dia meminta organisasi petani memperjuangkan perlindungan harga, kepastian hak atas tanah, percepatan PSR, penguatan koperasi, dan kemitraan usaha secara bersamaan.

Menurut Rachmat, peningkatan kesejahteraan petani sawit membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi petani, dan pelaku usaha. Pembenahan sektor hulu dan pengembangan hilirisasi perlu berjalan beriringan agar potensi ekonomi sawit dapat dimanfaatkan secara optimal.