PDIP Kritik Usulan MBG Masuk Kurikulum, 'Jangan Ngalihin Isu'

Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengkritik usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai sarana edukasi gizi.

Guntur meminta BGN memprioritaskan penyelesaian kasus dugaan keracunan makanan yang berulang dalam pelaksanaan program tersebut.

Melalui pernyataannya, Guntur menyinggung insiden yang menimpa ratusan siswa dan guru di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ia menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan keamanan makanan MBG sebelum mendorong penambahan materi edukasi gizi ke dalam kurikulum pendidikan.

“Kepala BGN jangan mengalihkan isu, Pak Sudaryono, anak-anak tidak butuh pelajaran gizi dari lembaga yang tak bisa membedakan makanan dan racun,” kata Guntur dalam kritiknya.

Guntur juga menyindir BGN agar memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), kebersihan dapur, dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program sebelum membahas pendidikan gizi di ruang kelas.

“Urus dulu dapurmu. Baru bicara ruang kelas,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Guntur menyoroti insiden yang terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor sebelumnya menyebut sebanyak 417 siswa dari SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 Dramaga mengalami keracunan.

Sementara itu, berdasarkan catatan kepolisian yang disebut Guntur, jumlah siswa dan guru yang terdampak kemudian mencapai 489 orang.

Peristiwa tersebut terjadi beberapa hari setelah insiden serupa di SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kejadian itu, sebanyak 103 siswa dilaporkan tumbang.

Guntur menilai rentetan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam memastikan keamanan pangan dan pengawasan pelaksanaan MBG.

Ia menegaskan, pembenahan kualitas makanan dan tata kelola program seharusnya menjadi prioritas BGN agar kejadian serupa tidak terus berulang di lingkungan sekolah.

Kritik terhadap usulan memasukkan edukasi gizi melalui program MBG ke dalam kurikulum sekolah juga disampaikan aktivis pendidikan sekaligus guru sejarah, Iman Zanatul Haeri.

Dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026), Iman mempertanyakan urgensi perubahan kurikulum karena materi mengenai gizi, menurutnya, telah diajarkan melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan materi turunannya sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

“Kalau Gizi, dari SD sampai SMA sudah diajarkan di pelajaran IPA dan turunannya. Saran saya pak, kurikulumnya jangan diotak-atik, bapak kan kepala BGN bukan menteri pendidikan,” kata Iman.

Iman juga menilai pelaksanaan MBG selama ini telah menyita waktu guru dan mengurangi jam belajar siswa. Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak program terhadap kegiatan belajar mengajar sebelum mengusulkan penambahan materi baru dalam kurikulum.

Menurutnya, edukasi gizi tidak harus dilakukan dengan mengubah kurikulum yang berlaku. Materi yang sudah tersedia dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan tanpa menambah beban bagi guru maupun siswa.

Selain mempersoalkan kurikulum, Iman meminta BGN menjadikan keamanan pangan sebagai salah satu fokus pembenahan internal. Ia menyarankan agar persoalan keamanan makanan dalam pelaksanaan MBG digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi lembaga tersebut.

Iman bahkan menyampaikan sindiran melalui usulan pembuatan infografis mengenai dugaan bahaya pangan dalam pelaksanaan MBG untuk dijadikan materi pembelajaran internal BGN.

“Misal 10 jenis racun MBG. Kalau sudah jadi infografisnya, jadikan kurikulum di internal BGN, agar tidak mengirim racun ke sekolah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Iman terhadap pelaksanaan program MBG dan usulan penambahan edukasi gizi di sekolah. Ia berpandangan bahwa pemerintah perlu memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar keamanan pangan sebelum memperluas program ke ranah pembelajaran.

“Sebab yang harus belajar gizi, bukan guru dan siswa. Tapi pemerintah yang harusnya belajar membedakan antara racun dan gizi,” tegasnya.

Keamanan Pangan Dinilai Perlu Menjadi Prioritas BGN

Kritik Guntur Romli dan Iman Zanatul Haeri sama-sama menyoroti pentingnya evaluasi pelaksanaan MBG sebelum pemerintah mendorong perluasan program ke dalam kurikulum pendidikan.

Guntur menekankan perlunya pembenahan SOP, kebersihan dapur, dan pertanggungjawaban pelaksana program. Sementara itu, Iman mempertanyakan urgensi perubahan kurikulum serta meminta BGN lebih fokus pada keamanan pangan.

Keduanya menilai bahwa edukasi gizi di sekolah tidak seharusnya mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan mendasar dalam pelaksanaan program, terutama terkait keamanan makanan yang dikonsumsi siswa.