Nasabah Dapat Jaminan Rp500 Juta, LPS Pasang Tarif Iuran 0,2% per Tahun ke Perusahaan Asuransi
Kredit Foto: LPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan iuran Program Penjaminan Polis (PPP) sebesar 0,2% per tahun dari cadangan teknis perusahaan asuransi. Di sisi lain, LPS juga mengusulkan batas maksimal perlindungan sebesar Rp500 juta per polis yang diklaim dapat mencakup sekitar 98% polis di industri asuransi nasional.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan, iuran tersebut akan dibayarkan setiap semester atau sebesar 0,1% dari cadangan teknis setiap enam bulan.
Skema pendanaan tersebut mengadopsi mekanisme penjaminan simpanan perbankan yang selama ini dijalankan LPS. Namun, terdapat perbedaan pada basis penghitungan iuran. Jika perbankan menggunakan dana pihak ketiga (DPK), industri asuransi akan menggunakan cadangan teknis sebagai dasar perhitungan.
“Tarifnya kita usulkan itu 0,2% per tahun, yang dibayarkan per semester. 0,2% dari cadangan teknis jadi itu yang mirip, kalau di perbankan kan kita (patok) 0,2% dari DPK (dana pihak ketiga),” ujar Ferdinan saat ditemui usai agenda 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Bali, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ferdinan, besaran iuran tersebut relatif lebih kecil dibandingkan skema penjaminan simpanan perbankan apabila dibandingkan dengan total aset masing-masing industri.
Sebagai perbandingan, iuran perbankan sebesar 0,2% dari DPK setara dengan sekitar 0,16% dari total aset. Sementara itu, iuran perusahaan asuransi sebesar 0,2% dari cadangan teknis diperkirakan setara dengan sekitar 0,10% dari total aset perusahaan.
Dalam menentukan dasar penghitungan iuran, LPS akan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan asuransi yang telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 akan menggunakan standar tersebut dalam menghitung cadangan teknisnya.
Selain skema iuran, LPS mengusulkan batas maksimal penjaminan sebesar Rp500 juta untuk setiap polis. Menurut Ferdinan, nominal tersebut diperkirakan mampu memberikan perlindungan penuh terhadap sekitar 98% polis yang ada di industri asuransi nasional.
“Rp 500 juta dan itu sudah meng-cover 98% polis. Kalau seandainya ada perusahaan asuransi yang gagal, itu artinya 98% polis di cover penuh,” kata Ferdinan.
Dengan skema tersebut, mayoritas pemegang polis berpotensi memperoleh perlindungan penuh apabila perusahaan asuransi tempat mereka membeli produk mengalami kegagalan. Namun, perlindungan tersebut tetap mengikuti batas penjaminan dan ketentuan program yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Ferdinan menegaskan, besaran iuran dan batas penjaminan tersebut saat ini masih berupa usulan dalam rangka mempersiapkan pendanaan PPP. Implementasinya masih menunggu ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Setelah PP diterbitkan, LPS akan menyusun Peraturan LPS (PLPS) yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan program, termasuk waktu dimulainya penjaminan polis.
“(PLPS) bakal keluar. Jadi nanti urutannya, salah satu yang akan diatur dalam PP itu adalah kapan program penjaminan polis ini dimulai. Jadi kalau mau tahu kapan mau dimulai, kita tunggu PP-nya,” ucap Ferdinan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri