Sudaryono: Kami Tidak Menutup Mata dan Telinga terhadap Masalah MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui adanya masalah yang perlu dibenahi, mulai dari keterbatasan pengawasan operasional hingga minimnya koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam agenda 100 Hari Kerja sebagai Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026), Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak mengabaikan berbagai aduan maupun keluhan masyarakat terkait program tersebut.

"Kami tidak menutup mata, menutup telinga terhadap adanya masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG," kata Sudaryono. 

Baca Juga: Keracunan MBG Terus Terjadi, Kepala BGN: Jujur Saja Sedih, Saya Tidak Ingin Main-main

Sudaryono menyebut MBG sebagai program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki tujuan sangat baik. Meski demikian, ia menilai tujuan tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala.

"Memang kita harus mengakui dan mengatakan pada diri kita bahwa ada masalah," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung kutipan dari politisi Inggris Lord Acton, “Power powers power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Menurut Sudaryono, pelajaran dari kutipan tersebut relevan untuk melihat pola kepemimpinan sebelumnya di BGN, ketika keputusan, proses, hingga kendali cenderung dipusatkan pada satu pihak.

Sudaryono menilai pendekatan yang terlalu terpusat membuat pelibatan pihak lain menjadi terbatas, padahal program MBG membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang luas.

"Tidak ingin kemudian melibatkan banyak pihak padahal ada namanya pepatah mengatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai," ucap dia.

Salah satu persoalan yang disorotnya adalah besarnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus diawasi dibandingkan dengan sumber daya manusia yang tersedia di BGN. 

"BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27.000 dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan pelibatan, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim," ungkapnya.

Selain keterbatasan personel dan infrastruktur pengawasan, Sudaryono juga menyoroti buruknya komunikasi pada era kepemimpinan BGN sebelumnya. Ia menyebut koordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, pemerintah daerah kerap baru mengetahui persoalan MBG ketika muncul kasus keracunan yang kemudian menjadi perhatian publik. Padahal, kepala daerah semestinya dilibatkan sejak awal, termasuk dalam penentuan lokasi pelaksanaan program.

"Kepala daerah tahunya kalau ada keracunan kemudian ribut, sibuk-sibuk, tapi dari awal tidak diajak di mana ditentukan titik. Pepatah saya ulangi: maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai," tegas Sudaryono.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembenahan MBG, menurut Sudaryono, tidak cukup hanya berfokus pada tujuan program. Keterbatasan tenaga pengawas, infrastruktur, serta koordinasi lintas instansi juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih terkendali.