Investasi Tembus Rp3.923 Triliun, Separuhnya Mengalir ke Luar Jawa

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, realisasi investasi di Indonesia mencatatkan angka yang fantastis dengan menyentuh total Rp3.923 triliun. Angka ini setara dengan 30,1% dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 sebesar Rp13.032,8 triliun. Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan para investor, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak kuartal IV-2024 hingga kuartal III-2026 PMDN telah tercatat sebesar Rp1.998,7 triliun atau 50,9%. Sementara itu, PMA mencapai Rp1.924,5 triliun atau 49,1%. Komposisi ini menunjukkan bahwa investasi nasional ditopang oleh modal domestik dan asing dengan proporsi yang relatif berimbang. 

Aktivitas penanaman modal tersebut juga tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tradisional di Pulau Jawa. Wilayah luar Jawa juga mulai memegang peran lebih besar dalam menarik investasi. Dalam kurun waktu dua tahun, investasi di luar Pulau Jawa telah mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8% dari total investasi nasional, melampaui kontribusi Jawa sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2%.

Meski kontribusi investasi di luar Pulau Jawa secara keseluruhan telah melampaui Jawa, tapi sejumlah provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi daftar daerah dengan realisasi investasi terbesar. 

Berdasarkan data BKPM, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi dua daerah dengan realisasi investasi terbesar selama periode kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026 dengan nilai investasi masing-masing mencapai Rp592,16 triliun dan Rp570,29 triliun.

Kemudian Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp291,53 triliun. Selanjutnya, Sulawesi Tengah menempati urutan keempat dengan realisasi investasi sebesar Rp284,46 triliun, sedangkan Banten berada di posisi kelima dengan nilai Rp245,24 triliun.

Sedangkan di luar Pulau Jawa, Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar selama periode kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026. Realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp284,46 triliun, jauh melampaui daerah non-Jawa lainnya.

Maluku Utara menempati posisi kedua dengan realisasi investasi sebesar Rp202,56 triliun. Selanjutnya, Kalimantan Timur berada di urutan ketiga dengan nilai Rp161,93 triliun, diikuti Sumatera Selatan sebesar Rp139,69 triliun dan Riau sebesar Rp135,42 triliun.

Selain mencatat realisasi investasi yang besar, sejumlah daerah di luar Pulau Jawa juga menunjukkan pertumbuhan investasi yang signifikan. Sulawesi Tenggara menjadi daerah dengan pertumbuhan realisasi investasi tertinggi pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni mencapai 221,53%.

Bengkulu menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 196,72%, diikuti Kalimantan Barat sebesar 145,32%. Sementara itu, Gorontalo mencatat pertumbuhan realisasi investasi sebesar 136,85%, sedangkan Sulawesi Barat melengkapi lima besar dengan pertumbuhan mencapai 83,98%.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa realisasi investasi baik yang tersebar di Jawa maupun luar Jawa tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun total tenaga kerja yang sudah terserap dalam kurun waktu kepemimpinan Prabowo mencapai lima juta lebih.

“Penyerapan tenaga kerjanya [mencapai] 5.485.944 orang”, ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan, Perkasa Roeslani dalam keterangannya ditulis Jumat (30/10/2026).

Rosan menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ini sekaligus memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Sementara jika bercermin pada periode triwulan I 2023 hingga triwulan III 2024 sebelumnya, realisasi investasi di Indonesia pada kurun waktu periode tersebut mencapai Rp2.680,31 triliun. Dari total tersebut, investasi di luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp1.711,81 triliun, sedangkan investasi di Pulau Jawa mencapai Rp968,51 triliun. 

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yaitu Rp395,51 triliun, diikuti oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp358,46 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp256,54 triliun. Di luar Pulau Jawa, Sulawesi Tengah menempati posisi keempat secara nasional dengan realisasi investasi sebesar Rp210,59 triliun, disusul Banten di posisi kelima dengan Rp187,29 triliun. 

Dari sisi pertumbuhan investasi tahunan pada triwulan III 2024 dibandingkan triwulan III 2023, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan tertinggi di antara lima provinsi non-Jawa tersebut, yaitu sebesar 42,80%. Pertumbuhan ini diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar 20,33% dan Riau sebesar 0,73%. Sebaliknya, Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 12,70%, sedangkan Maluku Utara mencatat kontraksi terdalam sebesar 52,64%.

Baca Juga: Klaim Investor Masih Percaya RI, Bos Danantara Pede Investasi Tembus Rp13.032 Triliun hingga 2029

Baca Juga: Init-6 Masukkan Startup Infrastruktur AI Netra Runtime ke Portofolio Investasi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menilai pemerataan ekonomi terjadi hari ini tidak cukup hanya ditandai oleh tersebarnya lokasi investasi ke berbagai wilayah. Menurutnya, investasi juga harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat tanpa menimbulkan beban sosial dan ekologis yang berlebihan.

Ia menyoroti investasi di luar Jawa yang masih banyak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan hilirisasi komoditas. Model investasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang apabila tidak disertai pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang memadai.

Kondisi tersebut, kata Rahma, menunjukkan bahwa peningkatan porsi investasi di luar Jawa belum otomatis menjamin pemerataan kemakmuran. Secara geografis, pembangunan proyek memang dapat tersebar ke berbagai daerah. Namun, pemerataan manfaat ekonomi membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas usaha daerah, serta penciptaan sumber pertumbuhan yang tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

"Agar investasi luar Jawa benar-benar menjadi katalis pemerataan, perbaikan struktural mendesak dilakukan yaitu mulai dari penguatan rantai pasok lokal (local content) agar UMKM daerah terserap ke dalam ekosistem industri besar, hingga hilirisasi tahap lanjut yang menyerap tenaga kerja masif di daerah asal komoditas," jelas dia kepada Warta Ekonomi.

Hilirisasi Masih Jadi Mesin Penggerak

Hilirisasi saat ini memang menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbesar manfaat investasi bagi perekonomian daerah. Melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. 

Sepanjang Januari–September 2026, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp480 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 31,2% terhadap total realisasi investasi nasional, menegaskan peran hilirisasi dalam mendorong penanaman modal di berbagai sektor industri.

Investasi hilirisasi tersebut didominasi sektor mineral dengan realisasi sebesar Rp335,1 triliun, yang mencakup komoditas nikel sebesar Rp118,9 triliun, bauksit Rp115,7 triliun, besi baja Rp40,8 triliun, tembaga Rp39,5 triliun, serta pasir silika Rp7,0 triliun.

“Kalau kami melihat trennya, tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu 26%, di tahun ini (2026) triwulan ketiga itu sudah 34%, walaupun dari Januari ke September itu kontribusinya 31%. Tentunya kita akan tetap mendorong agar investasi ini terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas dan juga bisa memberikan dampak yang positif seperti penyerapan tenaga kerja,” papar Rosan. 

Di luar sektor mineral, realisasi investasi hilirisasi pada Januari - September 2026 juga mencakup sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54,0 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun. Capaian ini menggambarkan semakin luasnya pengembangan hilirisasi pada berbagai komoditas potensial Indonesia.

Dari sisi persebaran wilayah, sebanyak 78% investasi hilirisasi atau senilai Rp373,1 triliun terealisasi di luar Jawa. Lima provinsi dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar adalah Sulawesi Tengah sebesar Rp100,4 triliun, Maluku Utara Rp84,1 triliun, Jawa Barat Rp36,9 triliun, Kalimantan Barat Rp35,4 triliun, dan Sulawesi Tenggara Rp27,9 triliun.

Pada Triwulan III 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp179,9 triliun, meningkat 19,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa hilirisasi semakin berperan dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Momentum pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan langkah Danantara yang tengah menggarap 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek-proyek yang tersebar di berbagai sektor ini diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.

Pada Fase I Danantara mulai melakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026. Danantara menjalankan enam proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp109 triliun. Tahap ini diperkirakan mampu menyerap 11.456 tenaga kerja.

Selanjutnya, Fase II yang sudah melalui groundbreaking pada 29 April 2026 mencakup 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi sebesar Rp116 triliun. Tahap ini diproyeksikan menyerap 26.377 tenaga kerja.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa hilirisasi tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan nilai investasi. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi juga perlu diukur dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, serta distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri," kata Dony.

Baca Juga: Kepala Bappenas Sentil Ekspansi Sawit: Jangan Terus Perluas Lahan, Perkuat Hilirisasi

Baca Juga: Danantara Prioritaskan Investasi untuk Mineral Kritis, Hilirisasi, dan AI pada 2027

Proyek-proyek hilirisasi tersebut mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan melalui pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, hingga sektor energi dan pangan. Pengembangan juga dilakukan pada fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi.

Menurut Dony, percepatan proyek hilirisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Investasi Besar Belum Tentu Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Namun, besarnya investasi dan potensi penciptaan lapangan kerja tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih merata. Pasalnya, tingginya nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap belum selalu mencerminkan peningkatan keterampilan maupun akses pekerja lokal terhadap posisi berkeahlian tinggi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, justru melihat adanya paradoks dalam penyerapan tenaga kerja dari investasi besar. Secara kuantitatif, proyek-proyek tersebut kerap mencatat kemampuan menyerap ribuan hingga puluhan ribu pekerja. Namun, dari sisi kualitas, tenaga kerja lokal dinilai masih menghadapi tantangan untuk menempati posisi yang membutuhkan keahlian tinggi.

"Jika dibedah lebih detail berdasarkan klasifikasi jabatan adalah didominasi sektor Informal/kasar. Sebagian besar tenaga kerja lokal terserap pada level operator lapangan, buruh pabrik, atau pekerja konstruksi dengan spesifikasi keterampilan rendah," ungkap dia kepada Warta Ekonomi.

Menurutnya, tenaga kerja lokal umumnya lebih banyak terserap pada pekerjaan operator lapangan, buruh pabrik, dan pekerja konstruksi yang membutuhkan keterampilan dasar hingga menengah. Sementara itu, posisi teknis spesifik, rekayasa (engineering), manajerial, hingga pengoperasian mesin berteknologi tinggi kerap membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus yang belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan keterampilan atau skill gap antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja domestik. Ketidaksesuaian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar tenaga kerja lokal dapat mengisi posisi strategis dalam proyek-proyek investasi.

Baca Juga: Investasi KEK Tembus Rp382 Triliun, Serap 302 Ribu Tenaga Kerja

Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Investasi Tembus Rp3.923,2 Triliun dan Serap 5,49 Juta Tenaga Kerja

"Banyak lapangan kerja yang tercipta pada fase awal investasi didorong oleh hiruk-pikuk proyek konstruksi, yang sifatnya sementara (temporary). Ketika fase konstruksi beralih ke fase operasional yang sepenuhnya otomatisasi dan padat modal, kebutuhan jumlah tenaga kerja justru mengalami rasionalisasi atau penurunan drastis," jelas dia.

Rahma menilai, investasi besar memang berpotensi membantu menekan pengangguran terbuka. Namun, keberhasilan tersebut perlu diikuti transformasi struktur tenaga kerja menuju pekerjaan dengan produktivitas, keterampilan, dan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Langkah yang dapat ditempuh antara lain memperkuat kewajiban alih teknologi, menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.