Evaluasi Posisi Gibran, Hasto: PDIP Siap Dialog dengan Fraksi Lain

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas evaluasi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama Faizal Assegaf, Jumat (30/10/2026).

Menurut Hasto, PDIP hanya menguasai sekitar 18 persen kursi di parlemen. Karena itu, langkah formal melalui DPR membutuhkan komunikasi dan lobi politik dengan fraksi-fraksi lain.

“PDIP sudah siap kalau fraksi dari partai lain mengambil sikap yang sama,” ujarnya.

Hasto mengatakan persoalan Gibran tidak bisa dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat usia calon wakil presiden. Putusan tersebut kemudian diikuti polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Ia menyebut pertimbangan hukum MK dalam persidangan menunjukkan tidak ditemukannya ijazah SMA atau sederajat. Hasto juga menyoroti penerbitan surat keterangan dalam waktu satu hari serta aturan KPU yang menurutnya memberikan keistimewaan kepada calon wakil presiden.

Dalam perkembangannya, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Amar putusan tersebut menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Sejumlah pihak menilai putusan itu tidak membatalkan surat keterangan setara SMA yang digunakan Gibran. Putusan tersebut juga tidak otomatis membuktikan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Namun, Hasto memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, temuan dalam persidangan sudah menimbulkan persoalan etik dan moral yang mendelegitimasi kepemimpinan Gibran.

“Etika itu di atas hukum. Ketika pelanggaran etika berat terjadi lewat akrobat hukum, itu menyentuh dasar-dasar bernegara,” kata Hasto.

Ia mencontohkan kasus pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Ketua MK Anwar Usman.

Sebelumnya, PDIP telah menyampaikan sikap terkait posisi Gibran melalui sejumlah kadernya di DPR. Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Komarudin Watubun, bahkan menganjurkan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Sikap serupa juga mendapat respons dari fraksi lain. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS menyebut Hasto menyambut baik aspirasi publik mengenai polemik ijazah Gibran dalam komunikasi terakhir mereka. Pengamat hukum tata negara Denny Indrayana sebelumnya juga menyebut baru PKS dan PDIP yang merespons persoalan tersebut, sedangkan Gerindra belum menyampaikan sikap.

Meski membuka peluang komunikasi dengan fraksi lain, Hasto menegaskan PDIP tidak ingin berspekulasi mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya apakah proses pemakzulan dapat berjalan tanpa restu Presiden, Hasto meminta semua pihak menunggu perkembangan dialektika politik.

“Dalam politik kita enggak boleh dengan duga-duga,” katanya.

Ia meyakini Presiden Prabowo juga mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk seruan etik yang disampaikan 150 guru besar.

Hasto kembali menyebut persoalan Gibran menjadi beban bagi Presiden Prabowo yang telah memimpin pemerintahan selama dua tahun. Menurutnya, pemerintah masih harus menghadapi persoalan masa lalu di tengah kondisi fiskal yang sulit.

Meski demikian, Hasto mengaku tidak pernah ada sindiran mengenai Gibran dalam pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

Menurut Hasto, pembicaraan keduanya lebih banyak berkisar pada persoalan geopolitik, kebijakan untuk rakyat, dan supremasi hukum.

Ia juga membantah bahwa sikap PDIP terhadap Gibran merupakan konflik personal.

“Ini bukan PDIP versus Gibran. Ini persoalan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Hasto menegaskan Gibran sudah bukan bagian dari keluarga besar PDIP setelah dipecat bersama Joko Widodo dan Bobby Nasution.

Di sisi lain, Hasto menyatakan PDIP tetap menginginkan stabilitas politik agar pemerintah dapat berkonsentrasi menangani persoalan ekonomi.