Hasto Singgung Dugaan Intervensi Kekuasaan terhadap MK dan KPU

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tekanan kekuasaan eksekutif. Ia menilai campur tangan terhadap lembaga independen menjadi salah satu persoalan serius yang dapat mengancam kehidupan demokrasi.

Hasto mengangkat persoalan tersebut dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama aktivis Faizal Assegaf, Jumat (30/10/2026). Ia merujuk buku How Democracies Die karya Steven Levitsky untuk menjelaskan sejumlah indikator kemunduran demokrasi.

Menurut Hasto, salah satu tanda melemahnya demokrasi adalah ketika kekuasaan eksekutif mulai mengintervensi lembaga-lembaga yang seharusnya bekerja secara independen. Ia kemudian mencontohkan dugaan intervensi terhadap MK maupun KPU yang semestinya memegang teguh netralitas tanpa tekanan.

Hasto juga mengingatkan bahwa konstitusi harus menjadi pegangan seluruh elemen bangsa, terutama ketika muncul persoalan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan intervensi kekuasaan.

"Konstitusi itu untuk kita semua ketika ada abuse of power, manipulasi hukum, dan intervensi kekuasaan," katanya.

Ia menegaskan, kritik dan evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak seharusnya dipandang sebagai perselisihan pribadi antara PDIP dan keluarga Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan marwah konstitusi, etika penyelenggaraan negara, serta masa depan demokrasi Indonesia.

"Jangan ditempatkan sebagai persoalan PDI versus Gibran. Ini persoalan kita sebagai bangsa," ujar Hasto.

Dalam diskusi tersebut, Hasto juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap Gibran berlanjut pada langkah serupa terhadap partai politik lain, termasuk pembubaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menegaskan bahwa isu yang dibicarakan bukan agenda politik praktis kelompok tertentu, melainkan keprihatinan terhadap prinsip hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa.

Hasto kemudian mempertegas prinsip politik yang dipegang PDIP dalam memandang kekuasaan.

"Kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk keluarga. Itu prinsip yang dipegang PDI Perjuangan," ujarnya.

Baca Juga: ukan Konflik PDIP dan Keluarga Jokowi, Hasto Justru Soroti Kekuasaan untuk Keluarga

Ia meminta masyarakat tidak membatasi polemik tersebut sebagai perseteruan perorangan. Menurut Hasto, persoalan yang lebih mendasar adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya supremasi hukum.

"Kalau kita tidak menjaga bersama-sama, siapa lagi?" katanya.

Di sisi lain, Hasto menyebut PDIP tengah merancang draf khusus untuk mencegah kecurangan dalam revisi undang-undang pemilu. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan pemilu yang belakangan masih diwarnai sejumlah persoalan, mulai dari dugaan ketidaknetralan penyelenggara hingga maraknya politik uang.