Bukan Konflik PDIP dan Keluarga Jokowi, Hasto Justru Soroti Kekuasaan untuk Keluarga

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan keluarga. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi polemik evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk keluarga. Itu prinsip yang dipegang PDI Perjuangan," ujar Hasto dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama aktivis Faizal Assegaf, Jumat (30/10/2026).

Hasto meminta publik tidak menyempitkan persoalan tersebut menjadi konflik pribadi antara PDIP dan keluarga Gibran. Menurutnya, kritik dan evaluasi yang berkembang justru berkaitan dengan marwah konstitusi, etika penyelenggaraan negara, serta masa depan demokrasi Indonesia.

"Jangan ditempatkan sebagai persoalan PDI versus Gibran. Ini persoalan kita sebagai bangsa," katanya.

Ia menjelaskan, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, manipulasi hukum, hingga intervensi kekuasaan. Hasto menilai konstitusi merupakan prinsip bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.

"Konstitusi itu untuk kita semua ketika ada abuse of power, manipulasi hukum, dan intervensi kekuasaan," ujarnya.

Untuk memperkuat pandangannya, Hasto merujuk buku How Democracies Die karya Steven Levitsky. Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator kemunduran demokrasi adalah ketika kekuasaan eksekutif mulai mencampuri lembaga-lembaga yang seharusnya independen.

Hasto kemudian menyinggung dugaan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, kedua lembaga tersebut harus menjaga independensi dan netralitas tanpa tekanan kekuasaan.

Baca Juga: Soal Sinyal Prabowo pada Polemik Wapres Gibran, Hasto Ungkap Sikap PDIP

Ia juga menyinggung kemungkinan evaluasi terhadap Gibran yang berkembang menjadi langkah serupa terhadap partai politik lain, termasuk pembubaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto menegaskan bahwa persoalan yang dibicarakan bukan agenda politik praktis untuk menyerang kelompok tertentu.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, ia kembali menekankan bahwa persoalan yang sedang dihadapi bukan semata-mata hubungan emosional atau personal. Menurut Hasto, hal yang lebih penting adalah menjaga tata kelola negara agar tetap berlandaskan konstitusi, etika, moral, dan hati nurani.

"Kalau kita tidak menjaga bersama-sama, siapa lagi?" katanya.