Pemerintah Tertibkan 11 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan, Berikut Daftarnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Penanganan tersebut mencakup pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian, hingga penghentian pemberian hak atas tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri setelah dilakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi terkait karhutla.

"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Nusron menjelaskan, pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan tersebut ke dalam lima kelompok berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi lahan, tingkat kebakaran, serta pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.

Pada kelompok pertama, pemerintah merekomendasikan pencabutan seluruh HGU milik tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Nusron menyebut keputusan tersebut mempertimbangkan kebakaran yang terjadi berulang, luas lahan terbakar lebih dari 50%, serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang disediakan perusahaan.

Selanjutnya, pemerintah tidak akan memperpanjang atau memperbarui HGU PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020. Lahan tersebut akan diambil alih negara.

Pada kelompok ketiga, pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Ketiganya adalah PT ANI di Kabupaten Landak seluas 5.246 hektare, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 4.750 hektare, dan PT AER di Kabupaten Ketapang seluas 5.134 hektare.

ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.

Sementara itu, pemerintah merekomendasikan pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas lahan 1.510,2639 hektare. Nusron mengatakan, keputusan pencabutan sebagian tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50% serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.

Adapun tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih menjalani pendalaman. Pemerintah belum menentukan apakah HGU ketiganya akan dicabut seluruhnya atau sebagian karena masih melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran lahan.

Nusron mengatakan, pendalaman diperlukan agar keputusan administratif yang diambil pemerintah memiliki dasar data yang valid.

"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan diukur data-data yang ada," katanya.

Baca Juga: Harita Nickel Buka Suara soal Penyelidikan Karhutla Singapura

Baca Juga: Sindir Latar Belakang Prabowo, Pengamat Kritik Absennya Maaf Presiden Soal Karhutla

Ada Investor dari Korea Selatan hingga Singapura

Selain mengevaluasi status HGU, pemerintah juga menelusuri struktur kepemilikan perusahaan yang masuk dalam daftar penertiban tersebut.

Nusron mengungkapkan, berdasarkan penelusuran beneficial ownership atau pemilik manfaat, sejumlah perusahaan memiliki investor dari luar negeri, antara lain Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor domestik.

"Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron.

Dia menambahkan, pemerintah telah menyampaikan hasil evaluasi tersebut dan saat ini menyiapkan draf surat keputusan (SK) sebagai dasar tindak lanjut penertiban HGU.

"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," ungkapnya.

Adapun penanganan HGU tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Daftar 11 Perusahaan yang Ditertibkan

Berdasarkan keterangan Kementerian ATR/BPN, berikut daftar perusahaan beserta status penanganan HGU masing-masing:

1. PT MIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Luas HGU 4.000 hektare. Direkomendasikan pencabutan seluruh HGU.

2. PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Luas HGU 11.558,11 hektare. Direkomendasikan pencabutan seluruh HGU.

3. PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Luas HGU 7.716,14 hektare. Direkomendasikan pencabutan seluruh HGU.

4. PT BSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Eks HGU seluas 2.300 hektare telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang atau diperbarui.

5. PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Luas lahan 5.246 hektare. HGU tidak akan diterbitkan.

6. PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Luas lahan 4.750 hektare. HGU tidak akan diterbitkan.

7. PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Luas lahan 5.134 hektare. HGU tidak akan diterbitkan.

8. PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Luas HGU 1.510,2639 hektare. Direkomendasikan pencabutan sebagian HGU.

9. PT STP – Memiliki dua bidang HGU seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare. Masih dalam pendalaman.

10. PT API – Memiliki dua bidang HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Masih dalam pendalaman.

11. PT JMS – Memiliki dua bidang HGU seluas 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare. Masih dalam pendalaman.