PDIP Tuding Gibran dan Ayahnya Sedang Pakai Strategi Mengulur-ulur Waktu, Bilang Ingin Mundur Tapi Minta Kesempatan di PTUN

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan keseriusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, meski sebelumnya telah menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Guntur menegaskan, pernyataan Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hanya menyebut adanya niat untuk mundur, bukan pengunduran diri secara resmi.

"Publik jangan terkecoh. Yang disampaikan Istana melalui Mensesneg hari ini bukan pengunduran diri Gibran, melainkan baru 'niatan'," kata Guntur dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Guntur, tanpa surat resmi pengunduran diri, pernyataan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan.

Ia juga menyoroti sikap Gibran yang menyampaikan niat mundur, tetapi pada saat bersamaan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Padahal Presiden Prabowo sendiri tidak menolak kalau Gibran mau mundur. Tapi Gibran tampaknya belum serius mundur," ujarnya.

Guntur mempertanyakan sikap tersebut. Menurutnya, permintaan waktu untuk menempuh proses hukum menunjukkan Gibran masih berupaya mempertahankan posisinya.

"Lihat kontradiksinya. Dalam satu tarikan napas, Gibran menyatakan niat mundur. Pada tarikan napas berikutnya, ia meminta waktu untuk membela diri lewat PTUN. Orang yang sungguh ingin mundur tidak sibuk mencari celah untuk bertahan. Ini bukan pamit. Ini mengulur waktu," kata Guntur.

Ia juga menyampaikan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi bagian dari polemik dokumen pendidikan Gibran.

Guntur mengklaim MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. Ia juga merujuk Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menurutnya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut, Guntur mempertanyakan langkah Gibran yang masih ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.

"Jadi apa lagi yang mau dibuktikan? Yang dicari bukan kebenaran, melainkan mengulur waktu," ujarnya.

Guntur selanjutnya menyatakan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan DPR maupun MPR. Menurut dia, pengunduran diri dapat dilakukan melalui pernyataan tertulis.

Ia juga menyinggung informasi yang menyebut ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi), meminta putranya bertahan sebagai Wakil Presiden.

"Informasi lain dibilang, Gibran mau mundur tapi bapaknya, Jokowi yang memintanya bertahan. Kalau ini benar, Gibran sebenarnya adalah pion dari ambisi kekuasaan Jokowi yang tak habis-habisnya," kata Guntur.

Atas perkembangan tersebut, Guntur meminta DPR tetap melanjutkan proses politik terkait wacana pemakzulan Gibran. Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang menurutnya perlu diperhatikan.

"Karena itu, DPR tidak boleh terlena. Hak Menyatakan Pendapat harus jalan terus, sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Jangan biarkan kata 'niat' menjadi tameng untuk mengulur waktu, sementara konstitusi terus dipermalukan," ujarnya.

Guntur juga menilai dugaan pelanggaran konstitusi terkait polemik dokumen pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Ia menyampaikan dua pilihan yang menurutnya harus diambil, yakni Gibran mengundurkan diri secara resmi atau proses pemakzulan dilanjutkan melalui jalur konstitusional.

"Pesannya sederhana: mundur sekarang dengan surat resmi, atau dipecat lewat jalur konstitusi dengan pemakzulan. Tidak ada pilihan ketiga bernama menunggu dan mengulur-ulur waktu," pungkas Guntur.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo.

Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) pagi. Niat tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan MK dan MA.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran sehingga Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di PTUN.

"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar Prasetyo.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Istana, Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, tetapi belum menyerahkan pengunduran diri secara resmi. Gibran juga menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.