Niat Gibran Fight di PTUN Dibantah Menteri Yusril

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat final.

Menurut Yusril, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan MA tersebut, termasuk peninjauan kembali (PK).

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan itu," kata Yusril, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan Yusril tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Gibran yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Gibran menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan PK ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo.

Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) pagi. Niat mundur itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran yang kemudian membuat Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di PTUN.

"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar Prasetyo.