Ahmad Sahroni Dorong Vape Dilarang Total, Minta Pemerintah Siapkan Aturan Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan hukum untuk menghentikan peredaran rokok elektrik atau vape. Ia bahkan berharap penyebaran produk tersebut bisa dihentikan sepenuhnya setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram vape.

Sahroni menilai, fatwa dari sisi agama perlu dilengkapi dengan payung hukum formal agar pelarangan bisa diterapkan secara lebih tegas. Menurutnya, aturan tersebut juga diperlukan supaya aparat memiliki dasar yang jelas dalam melakukan penertiban.

"Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita stop total penyebarannya," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan vape. Sahroni mengaku sejak awal mendorong pengharaman rokok elektrik karena menilai produk tersebut rawan disalahgunakan.

Baca Juga: Menperin Hormati Fatwa MUI yang Haramkan Vape, Sebut Pergeseran Pasar Hal Biasa

"Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan," ujarnya.

Sahroni pun meminta institusi terkait segera menindaklanjuti fatwa tersebut melalui penerbitan regulasi yang mengatur pelarangan vape. Ia berharap keberadaan aturan formal dapat mencegah peredaran rokok elektrik yang selama ini masih marak di pasaran.

"Kami menyambut baik fatwa ini dan karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini," imbuhnya.