Soal HMP di DPR, Eks Ketua Komisi III DPR: Gibran Tinggal Menghitung Hari

Mantan Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika menyoroti dinamika politik nasional yang dinilainya memiliki pola pergantian kekuasaan di tengah masa jabatan. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai “Politik Keris Mpu Gandring”.

Melalui pernyataannya, Gede Pasek mengulas sejumlah pergantian presiden di Indonesia, mulai dari era Soekarno hingga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurut dia, Soekarno dijatuhkan melalui proses yang disebutnya sebagai kudeta merangkak dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) sebagai jalannya. Setelah itu, Soeharto naik menjadi presiden.

Ia kemudian menyinggung kejatuhan Soeharto pada 1998 setelah gerakan reformasi menduduki kawasan Senayan. Posisi Soeharto kemudian digantikan oleh BJ Habibie.

Gede Pasek juga mengungkit pemberhentian Gus Dur dari jabatan presiden. Ia menilai isu Bulog Gate yang mencuat saat itu menjadi salah satu faktor politik yang digunakan untuk menjatuhkan Gus Dur, meski menurutnya tuduhan korupsi tersebut tidak pernah terbukti.

Sementara itu, Gede Pasek menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo dapat menyelesaikan dua periode kepemimpinan karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Kini, pola berubah. Mungkin efek pemilihan langsung, tapi tumbal politik Keris Mpu Gandring harus terus makan korban,” ujar Gede Pasek.

Ia kemudian mengaitkan istilah tersebut dengan polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Gede Pasek, upaya politik kini diarahkan kepada wakil presiden melalui persoalan dokumen yang ia sebut sebagai “utak-atik kertas Suket”, dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Gede Pasek juga menyinggung hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Ia menilai Gibran sedang menghadapi ancaman politik karena, menurutnya, Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah tidak terlihat membela wakil presiden.

“Wapres Gibran Rakabuming Raka menghitung hari kejatuhannya karena terlihat pasangannya Prabowo Subianto maupun semua partai pengusungnya tidak ada membela dan membantunya. Hak Menyatakan Pendapat (HMP) telah resmi disampaikan ke pimpinan DPR,” katanya.

Gede Pasek mempertanyakan apakah dinamika tersebut akan berhenti pada posisi wakil presiden atau berlanjut ke episode politik berikutnya.

“Apakah berhenti sampai Wapres saja ataukah nanti ada episode berikutnya tergantung perjalanan sejarah ke depannya. Sampai kapan kisah politik Keris Mpu Gandring meminta tumbal?” tuturnya.