Rismon Sianipar Serang DPR: Kalian Terima Aspirasi dari Segelintir Masyarakat, Enak Kali Mau Makzulkan Gibran

Loyalis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rismon Sianipar, melontarkan kritik terhadap sejumlah anggota DPR RI yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Gibran.

Rismon mengingatkan para anggota DPR bahwa mereka dipilih rakyat untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan justru mempermainkan mandat yang telah diberikan melalui pemilu.

Menurutnya, anggota DPR bukan pemilik suara rakyat, melainkan hanya penerima mandat yang harus menjalankan amanah tersebut.

"Kalian dipilih rakyat untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan untuk mempermainkannya. Kalian bukan pemilik suara rakyat. Kalian hanya mendapatkan titipan mandat rakyat, bukan pemilik suara rakyat," tulis Rismon dalam pernyataannya.

Ia juga mengingatkan anggota DPR agar tidak merasa lebih berkuasa dibandingkan rakyat hanya karena menduduki kursi parlemen di Senayan.

Rismon bahkan memperingatkan bahwa keputusan politik yang hanya mengakomodasi aspirasi sebagian kecil masyarakat berpotensi memunculkan reaksi dari kelompok masyarakat lainnya.

"Jangan merasa lebih berkuasa daripada rakyat, hanya karena kalian duduk di kursi Senayan. Hanya karena menerima aspirasi masyarakat yang segelintir itu, nanti silent majority bangkit bersuara, kalian lari," ujarnya.

Lebih lanjut, Rismon menilai terdapat ironi ketika sejumlah anggota DPR ikut menandatangani proses pengajuan HMP yang berkaitan dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan DPR hanya menjalankan mandat yang diberikan melalui pemilu.

"Rakyat pemilik kedaulatan! DPR hanyalah penerima mandat, bukan pemilik suara rakyat. Ada ironi besar sejumlah anggota DPR menandatangani proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka," kata Rismon.

Rismon juga mengingatkan para anggota DPR mengenai prinsip vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan.

Menurutnya, Gibran memperoleh mandat sebagai Wakil Presiden melalui pemilihan umum bersama Presiden Prabowo Subianto, bukan melalui pemberian DPR maupun partai politik.

"Gibran menerima mandat melalui pemilu bersama Prabowo, itu bukan mandat dari DPR. Kok sibuk kalian? Bukan hadiah kalian? Bukan juga dari parpol, enak kali kalian. Itu murni suara rakyat 96 juta itu!" tegasnya.

Karena itu, Rismon berpandangan DPR tidak berhak membatalkan mandat rakyat hanya berdasarkan ketidaksukaan terhadap sosok Gibran.

50 Anggota DPR Teken Usulan HMP

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Hingga Selasa (10/11/2026), jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut disebut telah mencapai sekitar 50 orang.

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera membenarkan adanya puluhan anggota parlemen yang telah memberikan dukungan terhadap usulan tersebut.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Mardani juga memastikan para anggota DPR yang ikut menandatangani usulan HMP berasal dari berbagai fraksi di parlemen.

"Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," imbuhnya.