Pemerintah Siapkan Debt Switching, BI Perkuat Layanan Transaksi Surat Utang

Bank Indonesia (BI) memperkuat layanan transaksi surat utang pemerintah untuk mendukung pengelolaan utang negara, termasuk rencana pelaksanaan debt switching. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan perbankan sentral agar transaksi pemerintah dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.

Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono mengatakan, layanan perbankan sentral memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, terutama terkait pengelolaan keuangan negara dan transaksi surat utang.

Layanan tersebut mencakup administrasi rekening pemerintah, pemindahbukuan dan penyelesaian transaksi dana, administrasi surat berharga negara (SBN), hingga pengelolaan utang luar negeri pemerintah.

Salah satu layanan yang terus diperkuat berkaitan dengan persiapan debt switching. Skema ini merupakan langkah pemerintah mengganti SBN yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru yang memiliki jangka waktu lebih panjang.

Melalui pembaruan layanan transaksi, BI berupaya memastikan proses persiapan hingga penyelesaian transaksi surat utang pemerintah dapat berjalan lebih optimal. Penguatan koordinasi juga diperlukan agar pengelolaan utang negara tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Thomas menegaskan sinergi antara BI dan pemerintah perlu terus ditingkatkan agar kerja sama yang telah terjalin tidak hanya sebatas kemitraan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi perekonomian.

“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat,” ujar Thomas, dalam Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Maybank Indonesia Kantongi Laba Sebelum Pajak Rp1,43 Triliun hingga September 2026

Selain mendukung pengelolaan utang, kerja sama BI dan pemerintah juga mencakup modernisasi pengelolaan kas negara serta harmonisasi kebijakan perpajakan. Kecepatan dan ketepatan layanan dinilai penting untuk menunjang pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, BI juga mencatat penyelesaian kewajiban pemerintah atas surat utang SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026. Surat utang tersebut diterbitkan pada 2003 untuk menggantikan kewajiban pemerintah terkait bantuan likuiditas BI kepada perbankan saat krisis 1997–1998.

Pembayaran terakhir atas surat utang tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, kewajiban pemerintah kepada BI melalui instrumen tersebut dinyatakan telah lunas sepenuhnya.