Pemerintah Tetapkan HPP Jagung Rp6.400/Kg, Ini Rincian Harganya

Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebesar Rp6.400 per kilogram di tingkat gudang Perum Bulog, dan pembelian Perum Bulog Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 18 hingga 20 persen di tingkat Petani.

Di sisi peternak, harga acuan jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen ditetapkan Rp5.800 per kilogram di tingkat peternak. Ketentuan ini tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026, dengan merujuk Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan,menegaskan bahwa penetapan HPP jagung merupakan bentuk keberpihakan negara kepada petani, yang diimbangi jaminan harga pakan terjangkau bagi peternak.

“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional,” ujar Hermawan, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Pemerintah mendorong petani menjual jagung kepada Bulog. Ketika harga di tingkat petani turun, Bulog wajib membeli sesuai HPP. Kewajiban ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menugaskan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah. Cadangan tersebut kemudian disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, yang pada Oktober 2026 mendapat tambahan alokasi 150 ribu ton.

Hermawan menjelaskan, HPP adalah harga yang digunakan pemerintah melalui Perum Bulog ketika membeli jagung dari petani. HPP berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah, bukan batas atas. Karena itu, petani tetap boleh menjual jagungnya di atas HPP apabila kondisi pasar sedang baik. Transaksi tersebut tidak melanggar aturan, sebab Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual jagung di tingkat petani.

“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan,” tegas Hermawan.

Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Surat edaran tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga SPHP, karena pemerintah telah memberikan subsidi sekitar Rp160 triliun pada 2026. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, dan bupati/wali kota berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau penarikan pangan pokok dari peredaran.

Pengawasan juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkannya kepada penyidik, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Baca Juga: Dulu Dipuji Prabowo karena Tanam Jagung, Kini Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan

Baca Juga: Harga Pakan Jadi Beban Peternak, Bulog Siapkan Tambahan 150 Ribu Ton Jagung

Hermawan menegaskan, keberpihakan yang utuh kepada petani sekaligus peternak baru diwujudkan secara nyata di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

“Baru di era Presiden Prabowo dan Pak Mentan Amran, negara hadir di hulu dan hilir sekaligus. Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan,” tegas Hermawan.