Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DPR Belum Setujui RKAT BPKH 2027, Target Nilai Manfaat Rp13,49 Triliun Akan Dibedah

        DPR Belum Setujui RKAT BPKH 2027, Target Nilai Manfaat Rp13,49 Triliun Akan Dibedah Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komisi VIII DPR RI belum memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2027. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (16/11/2026), parlemen memutuskan baru sebatas menerima dan mendengarkan paparan rancangan anggaran tersebut sebelum membedahnya lebih dalam secara internal.

        Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya masih perlu mengkaji sejumlah asumsi dan perhitungan yang menjadi dasar penyusunan anggaran BPKH. Menurutnya, target yang disampaikan belum cukup untuk memastikan kemampuan BPKH mencapai proyeksi tersebut.

        Salah satu hal yang menjadi perhatian DPR adalah target imbal hasil sebesar 7% pada 2027, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 6,72%. Menurut Marwan, meskipun angka gelondongan yang disampaikan mudah ditangkap, Komisi VIII perlu menguji apakah target imbal hasil (yield) sebesar 7% pada 2027 benar-benar realistis atau sekadar angan-angan.

        "Kalau membaca selintas di sini, kita belum tahu sebetulnya angka 7% ini angan-angan atau riil, bisa dicapai atau tidak. Itu perlu kita bahas," ujar Marwan dalam RDP Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH, Senin (16/11/2026).

        Baca Juga: Komisi III DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Minta Server dan Alat Sadap Aparat Diaudit

        Selain persoalan imbal hasil, Marwan juga menyoroti menyusutnya alokasi virtual account bagi jemaah tunggu, yakni dari Rp4,551 triliun pada 2026 menjadi Rp2,6 triliun pada 2027 akibat terpakai untuk menambal kekurangan subsidi biaya penyelenggaraan haji.

        Ia menilai perbaikan skema pembiayaan ke depan berpotensi mengembalikan alokasi virtual account ke kisaran Rp4,5 triliun agar manfaatnya lebih dirasakan oleh jemaah.

        DPR juga menyoroti target nilai manfaat yang meningkat dari Rp12,307 triliun pada 2026 menjadi Rp13,496 triliun pada 2027. Marwan menilai proyeksi tersebut perlu disandingkan dengan berbagai indikator ekonomi, termasuk perkiraan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

        Dia mengatakan, Komisi VIII akan melibatkan tenaga ahli untuk membedah usulan RKAT sebelum kembali menggelar pembahasan bersama BPKH. Langkah tersebut diperlukan agar anggota dewan memiliki pemahaman yang utuh mengenai asumsi dan perhitungan di balik setiap target keuangan.

        "Kita terima saja dulu penjelasannya, nanti kita cari waktunya untuk membahasnya dengan syarat kita bedah dulu secara internal. Kita panggil tenaga ahli kita atau jika dibutuhkan sebelum rapat dengan BPKH, kita samakan pandangan di sini terlebih dahulu supaya mendapatkan pemahaman yang utuh," kata Marwan.

        Dalam paparannya, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa RKAT 2027 disusun dengan target dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target 2026 sebesar Rp189,619 triliun.

        BPKH juga menargetkan jumlah pendaftar haji baru mencapai 495.312 jemaah, meningkat dari 459.081 jemaah pada tahun sebelumnya. Sementara itu, target imbal hasil ditetapkan sebesar 7% dengan alokasi virtual account Rp2,6 triliun.

        Adapun program kemaslahatan direncanakan sebesar Rp260 miliar, sedangkan biaya operasional BPKH diusulkan mencapai Rp498,83 miliar pada 2027.

        Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyampaikan bahwa pihaknya telah menyetujui RKAT 2027 pada 18 September 2026 setelah melalui proses evaluasi selama 79 hari.

        Dalam proses tersebut, Dewan Pengawas memberikan 16 catatan terhadap usulan RKAT yang diajukan Badan Pelaksana. Sebanyak 15 catatan telah diselesaikan pada 16 September 2026, sementara satu catatan lainnya ditindaklanjuti beberapa hari kemudian.

        Dewan Pengawas juga menyetujui usulan biaya operasional sebesar Rp498,83 miliar, setelah BPKH menurunkan pengajuan awal dari Rp595,65 miliar. Meski telah memberikan persetujuan internal, Firmansyah menegaskan Dewas terbuka terhadap koreksi lebih lanjut sesuai masukan dan hasil pendalaman Komisi VIII DPR RI.

        Komisi VIII berencana kembali menggelar pembahasan bersama BPKH sebelum penutupan masa sidang pada 16 Desember 2026.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: