Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ironi Syarat Pendidikan DPR Cukup SMA saat Staf Ahli Wajib S1-S2, Guru Honorer Soroti Tudingan Tak Kompeten

        Ironi Syarat Pendidikan DPR Cukup SMA saat Staf Ahli Wajib S1-S2, Guru Honorer Soroti Tudingan Tak Kompeten Kredit Foto: Dok. MK
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Guru honorer yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, mengkritik anggota DPR yang kerap menuding guru tidak kompeten. 

        Menurutnya, tudingan tersebut justru ironis karena kualifikasi sejumlah legislator sendiri diragukan untuk mewakili kepentingan rakyat di parlemen.

        "Untuk mengabaikan hak hak guru, banyak anggota DPR yang kerap menuding guru guru kami tidak kompeten," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (16/11).

        "Disaat mereka sendiri (DPR) justru tidak lebih kompeten, bahkan diragukan kualifikasinya untuk mewakili kepentingan rakyat diparlemen," lanjutnya.

        Sebagai informasi, syarat pendidikan minimal calon anggota DPR berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu saat ini adalah lulusan SMA atau sederajat.

        Ketentuan tersebut mendapat kritik dari publik karena dinilai tidak sebanding dengan kompleksitas tugas anggota DPR, terutama dalam menyusun undang-undang. Sementara itu, staf ahli yang mendampingi anggota DPR justru diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau magister (S2).

        Di sisi lain, data profil anggota DPR RI periode 2024–2029 menunjukkan bahwa 211 dari total 580 anggota tidak membuka atau mencantumkan informasi mengenai latar belakang pendidikan mereka dalam data pencalonan.

        Baca Juga: Komisi III DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Minta Server dan Alat Sadap Aparat Diaudit

        Kondisi ini memicu keraguan masyarakat terhadap keterbukaan informasi para wakil rakyat, khususnya terkait riwayat pendidikan mereka.

        Pada pertengahan November 2026, setidaknya terdapat delapan petisi daring di platform Change.org yang mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk membuka serta memeriksa keaslian ijazah seluruh anggota DPR maupun DPRD. Salah satu petisi tersebut telah menghimpun lebih dari 12.700 tanda tangan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: