Penasihat Prabowo Bocorkan Calon Pengelola Dana Pesangon: Yang Paling Mungkin...
Kredit Foto: BPMI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan lembaga yang berpotensi ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja. Dari tiga opsi yang tengah dibahas, yang paling mungkin menjadi pilihan adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Penasihat Presiden Prabowo Subianto tersebut mengatakan terdapat tiga alternatif lembaga pengelola dana tersebut. Ketiganya adalah pembentukan lembaga baru, BPJS Ketenagakerjaan dan Danantara. Pembahasan mengenai pilihan tersebut telah dilakukan dengan DPR. Namun, keputusan akhir masih berada di Presiden Prabowo.
Baca Juga: Wejangan Said Iqbal ke Prabowo: PPN Diturunkan, Daya Beli Masyarakat Naik Lagi
"Apakah Presiden memilih di antara satu ini, terhadap tiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden nanti yang memutuskan. Presiden belum memutuskan," katanya dikutip Selasa (17/11/2026).
Menurut Said Iqbal, pemerintah memiliki sejumlah alternatif untuk memastikan dana cadangan pesangon dapat dikelola melalui lembaga yang memiliki kapasitas dan mekanisme pengelolaan memadai.
Opsi pertama adalah menyerahkan pengelolaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pilihan ini membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah berlaku.
Pasalnya, dana cadangan pesangon akan melibatkan mekanisme iuran baru. Karena itu, apabila Blembaga itu ditunjuk, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan.
Opsi kedua adalah menunjuk Danantara. Berbeda dengan pilihan pertama, skema ini dinilai tidak memerlukan perubahan undang-undang karena dapat diatur melalui peraturan pemerintah.
Alternatif ketiga adalah membentuk lembaga baru yang secara khusus menangani pengelolaan dana cadangan pesangon.
Danantara sendiri dinilai sebagai opsi yang paling memungkinkan apabila pemerintah ingin menggunakan lembaga yang sudah tersedia tanpa harus mengubah undang-undang.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk segera membangun mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon. BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan pemerintah untuk terlebih dahulu menempuh proses perubahan dua undang-undang.
Sementara Danantara dinilai dapat ditempuh melalui pengaturan di tingkat peraturan pemerintah. Dengan demikian, proses pembentukan mekanisme pengelolaan dana berpotensi lebih sederhana dari sisi kebutuhan perubahan regulasi.
Baca Juga: Said Iqbal Minta Prabowo Naikkan PTKP: Buruh Pasti Belanja, Daya Beli Naik
"Kalau teman-teman tanya saya sebagai penasihat presiden, ini memang lebih cenderung pengelolaan jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada, tanpa mengubah undang-undang. Yang paling mungkin Danantara," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: