Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Petisi Desak Semua Anggota DPR Buka Ijazah, Ternyata Ada 211 Legislator dengan Status Ini

        Petisi Desak Semua Anggota DPR Buka Ijazah, Ternyata Ada 211 Legislator dengan Status Ini Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Latar belakang pendidikan anggota DPR RI tengah menjadi perhatian masyarakat setelah sebuah petisi muncul di platform Change.org. Petisi tersebut berisi desakan agar seluruh legislator bersedia membuka dokumen ijazah serta informasi riwayat pendidikan mereka kepada publik.

        Petisi yang digagas Farida Octavia itu meminta transparansi mengenai jenjang pendidikan yang pernah ditempuh setiap anggota DPR RI, termasuk bukti ijazah yang dimiliki.

        Di tengah munculnya tuntutan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) sebenarnya telah menerbitkan data mengenai tingkat pendidikan anggota DPR RI periode 2024-2029.

        Informasi itu tercantum dalam publikasi bertajuk Statistik Politik 2024 yang diterbitkan pada 16 Desember 2024. Data tersebut memuat gambaran latar belakang pendidikan para legislator yang terpilih melalui Pemilu 2024.

        Mengacu pada publikasi BPS yang diunduh Kompas.com melalui situs resmi lembaga tersebut, terdapat sejumlah kategori pendidikan anggota DPR periode 2024-2029.

        Berikut rincian latar belakang pendidikan anggota DPR RI hasil Pemilu 2024:

        - Lulusan SMA: 63 orang (10,85 persen).

        - Lulusan D3: 3 orang (0,52 persen).

        - Lulusan S1: 155 orang (26,72 persen).

        - Lulusan S2: 119 orang (20,52 persen).

        - Lulusan S3: 29 orang (5 persen).

        - Tidak mencantumkan latar belakang pendidikan: 211 orang (36,38 persen).

        BPS mencatat bahwa mayoritas anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024 memiliki pendidikan tinggi. Meski demikian, kategori dengan persentase terbesar pada pemilu kali ini adalah lulusan S1, yakni mencapai 26,72 persen.

        Angka tersebut berbeda dibandingkan hasil Pemilu 2019. Pada periode sebelumnya, tingkat pendidikan S2 menjadi kategori dengan proporsi tertinggi, yaitu sebesar 36,58 persen.

        Baca Juga: Ditantang Buka-Bukaan soal Ijazah Anggota DPR, Dasco Minta Publik Cek KPU

        "Jika hasil pemilu 2019 proporsi pendidikan tertinggi adalah S2 (36,58 persen), pada pemilu 2024 yang tertinggi adalah S1 (26,72%)," demikian keterangan dalam publikasi Statistik Politik 2024. 

        Publikasi tersebut diterbitkan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 rampung. Sementara itu, anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik pada 1 Oktober 2024.

        Syarat Pendidikan untuk Menjadi Anggota DPR RI

        Terlepas dari tuntutan keterbukaan ijazah melalui petisi tersebut, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan calon anggota DPR RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

        Aturan itu secara khusus menjelaskan persyaratan yang wajib dipenuhi seseorang sebelum dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

        Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa bakal calon anggota legislatif harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai warga negara Indonesia.

        Salah satu persyaratan yang ditetapkan berkaitan dengan pendidikan. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

        Ketentuan tersebut mencakup lulusan SMA, madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), maupun satuan pendidikan lain yang memiliki kesetaraan.

        Baca Juga: OJK dan LPS Bakal Bahas Penjaminan Polis dengan DPR Awal Desember

        Tak hanya menetapkan batas minimal pendidikan, UU Pemilu juga mengatur dokumen yang harus disertakan sebagai bukti kelulusan.

        Dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b, bakal calon anggota legislatif diwajibkan menyerahkan bukti pendidikan terakhir berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau dokumen keterangan lain yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: