Prabowo Minta 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara, Pengusaha Pertanyakan Cara Hitungnya
Kredit Foto: Istimewa
Kalangan pengusaha pertambangan meminta pemerintah memperjelas mekanisme penghitungan target minimal 70% hasil pertambangan yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk dinikmati negara. Pasalnya, kontribusi sektor pertambangan tidak hanya berasal dari pajak dan royalti, tetapi juga mencakup belanja domestik, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Sari Esayanti, mengatakan manfaat ekonomi sektor pertambangan perlu dihitung secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang membutuhkan investasi besar dan memiliki siklus pengembalian modal jangka panjang.
Menurutnya, kontribusi pertambangan tidak semata-mata dapat diukur dari pajak, dividen, royalti, maupun laba perusahaan. Aktivitas perusahaan dalam melakukan pembelanjaan di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, IMA menyebut lebih dari 80% total pengeluaran dilakukan di dalam negeri. Pengeluaran tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, pajak, royalti, pajak daerah, serta berbagai kewajiban lainnya.
"Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," ujar Sari kepada Warta Ekonomi, Rabu (18/11/2026).
Sari menambahkan, keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha juga menjadi bagian dari manfaat ekonomi pertambangan. Reinvestasi tersebut mendorong pembelanjaan dan aktivitas ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.
Karena itu, IMA mendorong pemerintah melakukan pemetaan terhadap seluruh kontribusi industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional sebelum menentukan mekanisme penghitungan target 70%. Perhitungan tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang agar peningkatan manfaat bagi negara tidak mengganggu keberlanjutan investasi.
Sementara itu, Ketua Komite Pertambangan dan Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hendra Sinadia menilai kontribusi sektor pertambangan kepada negara selama ini sudah cukup besar, baik melalui penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Hendra menjelaskan, kontribusi fiskal perusahaan pertambangan tidak hanya berasal dari pajak penghasilan badan, tetapi juga pajak penghasilan karyawan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), royalti, hingga berbagai jenis PNBP lainnya.
Selain itu, aktivitas perusahaan pertambangan juga dapat menghasilkan penerimaan bagi sektor lain, seperti kehutanan dan perhubungan, bergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan.
Meski demikian, Hendra mengakui belum terdapat kajian yang valid untuk memastikan apakah porsi manfaat atau penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pertambangan sudah mencapai 70%.
"Belum ada kajian yang benar-benar valid yang bisa membuktikan itu. Tapi rasanya sih mungkin bisa lebih dari setengah," kata Hendra kepada Warta Ekonomi.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada negara. Hendra menyebut terdapat perusahaan yang telah tertib membayar pajak dan royalti sesuai ketentuan, tetapi masih ada pula pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.
Di luar itu, aktivitas pertambangan tanpa izin atau ilegal juga dinilai menjadi sumber potensi penerimaan negara yang belum optimal.
Hendra menilai penertiban pertambangan ilegal perlu menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan negara tidak terserap. Menurutnya, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan manfaat sektor pertambangan.
Di sisi lain, Hendra juga menyoroti tarif royalti pertambangan Indonesia yang dinilainya sudah relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing, termasuk untuk komoditas nikel dan batu bara.
Namun, APINDO masih menunggu kejelasan mengenai bentuk implementasi arahan Presiden tersebut. Hendra mempertanyakan apakah target 70% akan diterapkan melalui perubahan tarif royalti, kenaikan pajak penghasilan badan, atau instrumen kebijakan lainnya.
Ia mengingatkan, apabila implementasi kebijakan tersebut justru menambah beban biaya perusahaan, daya saing industri pertambangan nasional berpotensi tertekan.
"Kalau kebijakan pemerintah nanti akan menambah beban biaya, daya saing kita jadi berkurang," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70% hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM (Bahlil), semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo.
Prabowo juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara. Namun, dia menyatakan pemerintah tetap membutuhkan investasi dan memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan.
Baca Juga: Prabowo Diminta Waspadai Geng Solo, Eks BIN: Masih 70 Persen Kekuatan, Apa Pun Bisa Dilakukan...
Baca Juga: Terungkap! Perairan Sekitar Habitat Badak Jawa Ternyata Sudah Masuk Peta Wilayah Tambang
"Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas Bangsa Indonesia," ujarnya.
Arahan tersebut menjadi perhatian pelaku usaha karena implementasinya akan menentukan bagaimana manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dihitung serta didistribusikan antara negara, masyarakat, dan investor.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra