Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bisa Seret Kaesang dan Keluarga Jokowi Lagi, Mahfud MD Minta KPK Tindaklanjuti Laporan Ubedilah Badrun dan Kasus Blok Medan

        Bisa Seret Kaesang dan Keluarga Jokowi Lagi, Mahfud MD Minta KPK Tindaklanjuti Laporan Ubedilah Badrun dan Kasus Blok Medan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan korupsi yang telah lama diterima.

        Dua di antaranya adalah laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan TPPU dan KKN serta perkara yang dikenal dengan istilah “Blok Medan”.

        Mahfud menyampaikan hal tersebut dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, laporan yang sudah disertai bukti semestinya diproses lebih lanjut oleh KPK.

        Ia mencontohkan laporan Ubedilah Badrun. Seperti diketahui, Ubedilah pada 10 Januari 2022 melaporkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan dua anak Presiden Joko Widodo.

        Mahfud mengatakan laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh KPK. Ia juga menyebut Ubedilah telah menyerahkan bukti-bukti yang kemudian diuraikan melalui berbagai media dan podcast.

        “Taruhlah contoh yang dilaporkan Ubedilah Badrun itu kan sudah lama diterima secara resmi oleh KPK. Badrun sudah menyampaikan bukti-buktinya, bahkan bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti,” kata Mahfud.

        Selain laporan Ubedilah, Mahfud menyinggung perkara “Blok Medan”. Ia menyebut istilah tersebut pernah disampaikan seorang gubernur untuk merujuk pada jatah dalam jumlah tertentu.

        Ketika Rizal menanyakan harapannya terhadap KPK, Mahfud menduga lembaga antirasuah itu masih ragu untuk bergerak. Ia mengaitkan keraguan tersebut dengan kepastian sikap pimpinan kepolisian dalam penanganan perkara.

        “Saya berharap KPK sih masih takut kali, belum yakin bahwa Kapolrinya sudah betul-betul on untuk itu,” ujarnya.

        Mahfud menilai KPK perlu mendapatkan kepastian arah dari pucuk pemerintahan. Dalam perbincangan tersebut, Rizal juga menyebut kemungkinan kejaksaan masih menunggu sinyal dari presiden.

        Mahfud menambahkan, sejumlah perkara masih menumpuk di KPK. Termasuk di antaranya kasus yang menyeret para menteri yang disebutnya mangkir dari panggilan.

        Meski menyampaikan sejumlah kritik, Mahfud mengapresiasi kinerja KPK dalam penindakan korupsi di daerah. Ia menilai lembaga tersebut aktif menangani perkara yang melibatkan anggota DPRD, bupati, dan kepala dinas.

        Namun, menurut Mahfud, para pihak yang ditindak umumnya tidak memiliki pelindung politik yang kuat.

        Baca Juga: Listyo Sigit Belum Muncul ke Publik, Mahfud MD: Masyarakat Sudah Kangen Lihat Wajahnya

        “Yang mereka enggak punya patron ditangkap semua, atau patronnya kecil-kecilan lah. Nah, sekarang yang besar-besar ini supaya dibuka lagi,” kata Mahfud.

        Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap berbagai perkara korupsi diperlukan untuk membangun negara hukum. Menurut dia, hukum yang tidak berjalan dengan baik dapat berdampak pada kehidupan bernegara.

        “Bukan apa-apa, kita nih mau membangun negara hukum. Kalau hukum enggak tegak, ini bisa rusak nih kehidupan bernegara kita,” ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: