Kredit Foto: Djati Waluyo
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara perlu mempertimbangkan kondisi industri. Pasalnya, penambahan beban biaya akibat kebijakan tersebut berpotensi menekan daya saing perusahaan tambang nasional.
Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) APINDO, Hendra Sinadia, mengatakan hingga saat ini belum ada kajian yang benar-benar valid untuk memastikan seberapa besar porsi manfaat atau penerimaan yang telah diperoleh negara dari sektor pertambangan.
"Belum ada kajian yang benar-benar valid yang bisa membuktikan itu. Tapi rasanya sih mungkin bisa lebih dari setengah," ujar Hendra kepada Warta Ekonomi, Rabu (8/11/2026).
Menurut Hendra, kontribusi sektor pertambangan kepada negara tidak hanya berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perusahaan juga membayar berbagai kewajiban, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) badan, pajak penghasilan karyawan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga royalti dan berbagai PNBP lainnya.
Selain itu, aktivitas perusahaan tambang juga dapat menghasilkan penerimaan bagi sektor lain, seperti kehutanan dan perhubungan, bergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan.
Di sisi lain, Hendra menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui penertiban perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban serta pemberantasan aktivitas pertambangan tanpa izin atau ilegal.
"Itu yang sebenarnya kita harapkan, kalau pemerintah bisa lebih maksimal menertibkan, manfaat yang didapat dari pertambangan besar," katanya.
Hendra juga menyoroti tarif royalti pertambangan Indonesia yang menurutnya sudah relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing, terutama pada komoditas nikel dan batu bara.
Namun, APINDO masih menunggu kejelasan mengenai bentuk implementasi arahan Presiden tersebut. Hendra mempertanyakan apakah target 70% akan diterapkan melalui kenaikan tarif royalti, pajak penghasilan badan, atau instrumen kebijakan lainnya.
Ia mengingatkan, apabila kebijakan tersebut justru menambah beban biaya perusahaan, daya saing industri pertambangan nasional berpotensi tertekan.
"Kalau kebijakan pemerintah nanti itu akan menambah beban biaya, kita jadinya hilang daya saing jadi berkurang," ujar Hendra.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70% hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Bahlil, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara
Baca Juga: Bukan Cuma Untungkan Prabowo, Ini Konsekuensi Besar Jika Sufmi Dasco Resmi Gantikan Gibran
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM (Bahlil), semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo.
Prabowo juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara. Namun, dia menyatakan investor tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan sebelum keuntungan mayoritas dinikmati bangsa Indonesia.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: