Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Bongkar 'Posko' Jaringan Listyo Sigit Prabowo Cs
Kredit Foto: Dok Polri
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dijadwalkan menggelar perkara awal terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar pada Kamis (19/11/2026). Langkah hukum tersebut menjadi babak baru dalam upaya kepolisian membongkar dugaan keberadaan sejumlah "posko makar" yang disinyalir berkaitan dengan jaringan tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo Cs.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa agenda gelar perkara awal ini difokuskan untuk memperdalam konstruksi hukum perkara.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda
Dalam pelaksanaannya, tim penyidik akan melibatkan tim internal serta sejumlah saksi ahli guna membedah unsur-unsur pidana yang ditemukan selama proses pengusutan berlangsung.
“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal dan juga para saksi ahli,” ujar Susatyo dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tahapan gelar perkara awal tersebut belum diarahkan pada penetapan tersangka baru dalam perkara dugaan makar. Tim penyidik masih berhati-hati merangkai dan menguji kesesuaian alat bukti sebelum mengumumkan kesimpulan resmi kepada publik.
“Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” tuturnya singkat.
Sebelum mengagendakan gelar perkara, jajaran penyidik diketahui telah bergerak melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah titik strategis. Salah satu lokasi yang disasar penyidik adalah sebuah rumah yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan.
Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, kediaman di kawasan tersebut diduga kuat difungsikan sebagai posko makar oleh salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EHS).
Tidak berhenti di satu titik, kepolisian juga menyisir beberapa lokasi lain yang dicurigai memiliki fungsi serupa dalam jaringan tersebut.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo.
Pengusutan jaringan posko tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi (LP) yang telah diterbitkan mengenai dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap presiden, termasuk unsur pemufakatan jahat. Perkara ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang tengah ditangani kepolisian.
Dalam konstruksi penyidikan sementara, dugaan perbuatan makar tersebut disangkakan merujuk pada Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Sebagai latar belakang, dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang lebih dulu diproses, pihak kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Baca Juga: Ring 1 Prabowo Lagi Dibersihkan dari Afiliasi Listyo Sigit Cs: PNS hingga Tenaga Profesional Disisir
Keempatnya meliputi mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Eko Hadi Santoso (EHS), serta Slamet Uliandi (SU).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar