Maaf dan Donasi Rp15 M Tak Cukup, Sosok Ini Desak Raffi Ahmad Dihukum
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Permintaan maaf Raffi Ahmad terkait temuan pengadaan jasa publikasi senilai Rp14,69 miliar belum membuat persoalan mereda.
Psikolog Lita Gading justru mempertanyakan tindak lanjut pemerintah, terutama mengenai konsekuensi hukum atas polemik yang menyeret nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.
Melalui unggahan di akun Instagram, Lita meminta pemerintah agar tidak menganggap persoalan selesai hanya karena Raffi telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai tindakan hukum, bukan sekadar penjelasan kepada publik.
Baca Juga: KPK Desak Kementerian Cek Potensi Penyimpangan di Kontrak Rp14 M Raffi Ahmad
Seperti diketahui, Raffi sebelumnya meminta maaf menyusul temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia. Nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024-2026.
Tak hanya menyampaikan permintaan maaf, Raffi juga menyebut akan memberikan bantuan senilai Rp15 miliar kepada korban bencana di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas polemik tersebut. Namun, langkah itu masih belum dianggap cukup.
"Hei pemerintah, dikira kalau Raffi Ahmad udah minta maaf dan klarifikasi urusan beres, urusan selesai? Terus perlakuan hukum dan tindakan hukumnya gimana? Masak cuma rakyat kecil aja yang dapat hukuman, maling dikit aja digebukin aja sampe babak belur," ujarnya.
Lita kemudian menyinggung perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan pejabat yang terseret persoalan bernilai miliaran rupiah. Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya diam dan segera mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga: Bertubi-tubi Masalah Raffi Ahmad, Sosok Ini Bersyukur Tak Jadi Berjodoh: Allah Maha Baik
"Masak pejabat gak digebukin, gebukin itu apa, gebukin secara mental dan moral, tindak dong secara hukum, udah miliaran lo itu, kalian pura-pura diem, atau dititipi sama orang yang nitip saham di situ?" lanjut dia.
Di akhir pernyataannya, Lita kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan penegakan hukum yang berbeda antara masyarakat kecil dan kalangan pejabat.
"Plis jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, mereka akan sewenang-wenang, buat apa, terus rakyat terus yang dipajakin, saya mau tanya sama pemerintah, apakah cukup dengan klarifikasi tanpa ada tindakan hukum? Parah," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: