Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tok, DPR Sepakat Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU

        Tok, DPR Sepakat Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).

        Persetujuan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh 361 dari total 573 anggota DPR, dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (19/11/2026).

        "Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan disusul ketukan palu tanda persetujuan.

        Puan menyampaikan, RUU Perampasan Aset tersebut sebenarnya sudah ada di DPR selama 18 tahun. Pengesahan ini disebutnta bukan karena adanya desakan, namun memang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya dengan mengedepankan partisipasi publik.

        "Kami sudah dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat. Jadi, Insya Allah UU ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Puan.

        Ketua Panja Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, RUU ini telah beberapa kali dilakukan perubahan khususnya terkait judul. Dari RUU Perampasan Aset, kemudian diubah ke RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, lalu disepakati menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

        Baca Juga: Puan Tegaskan DPR Sahkan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan dan Paksaan

        Baca Juga: ICW Tolak RUU Perampasan Aset, Siap Gugat ke MK jika Disahkan DPR

        "Dalam pembahasannya kami melakukan penyempurnaan judul berdasarkan masukan dari masyarakat sipil. Tujuannya untuk mempertegas fokus UU," ungkap Habiburokhman.

        Adapun, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

        Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat ini digelar sejak September 2025.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: