Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR jadi UU

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR jadi UU Kredit Foto: DPR
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum meminta persetujuan forum, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan kemudian meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat paripurna.

Dengan persetujuan tersebut, DPR mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah melalui rangkaian pembahasan di tingkat komisi dan rapat paripurna.

Pengesahan RUU Perampasan Aset turut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah. Mereka di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU tersebut telah disepakati dalam pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Kesepakatan itu menjadi dasar untuk melanjutkan pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna.

Baca Juga: ICW Tolak RUU Perampasan Aset, Siap Gugat ke MK jika Disahkan DPR

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai penantian rakyat selama 18 tahun. Ia mengatakan Komisi III DPR periode ini telah bekerja memproses pembentukan regulasi tersebut sejak September 2025.

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang disebut mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut sejak awal.

Menurut Habiburokhman, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR mempercepat pembentukan UU Perampasan Aset sejak Agustus 2025. Ia menilai dukungan tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang hingga regulasi itu akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama