Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ryaas Rasyid: Pengkhianatan Kalau Penyelidikan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Sigit Prabowo

        Ryaas Rasyid: Pengkhianatan Kalau Penyelidikan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Sigit Prabowo Kredit Foto: Istihanah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid menegaskan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah politisi, pengusaha hingga presiden tidak boleh berhenti hanya pada sosok Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

        Ryaas menilai pembatasan pengusutan hingga level mantan pimpinan kepolisian tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya mengungkap kebenaran kepada publik. Ia merespons keterangan pihak kepolisian yang sempat menyebut sosok terkait sebagai pengguna tunggal atau penerima akhir dari hasil operasi penyadapan terhadap kepala negara.

        Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda

        “Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri,” kata Prof. Ryaas di YouTube Abraham Samad Speak Up yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).

        Menurut Ryaas, persoalan penyadapan ilegal yang menyeret perwira tinggi aktif dan mantan petinggi institusi penegak hukum bukanlah perkara biasa. Kasus ini menyangkut integritas lembaga negara serta hak fundamental masyarakat Indonesia untuk mengetahui secara utuh siapa saja pihak yang terlibat dan memerintahkan operasi di balik layar.

        “Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” ujar Prof. Ryaas.

        Ryaas menolak logika bahwa sang mantan kapolri bertindak atas inisiatif pribadi tanpa arahan dari pihak yang lebih berkuasa. Listyo menurutnya tidak memiliki ambisi politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga tidak masuk akal apabila penyadapan dilakukan demi kepentingan pribadi semata, melainkan atas perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

        “Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” kata Prof. Ryaas Rasyid.

        Sementara itu, dalam keterangan resminya, pihak kepolisian menyatakan tetap berkomitmen mendalami setiap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta mengembangkan perkara ini ke arah dugaan tindak pidana makar.

        Dalam konstruksi perkara penyadapan ilegal yang diduga berlangsung sejak tahun lalu tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, meliputi Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Eks Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

        Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena faktor pemulihan kondisi kesehatan.

        Baca Juga: Guru Besar IPDN: Jokowi dan Prabowo Satu Kesatuan, Tak Bertentangan Meski Gibran Mundur

        Listyo sigit sendiri diberikan sanksi pemberhentian oleh Prabowo. Sementara Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga telah menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: