Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        REI Keluhkan Ketatnya SLIK OJK, 80% Pengajuan SP3K Dikembalikan

        REI Keluhkan Ketatnya SLIK OJK, 80% Pengajuan SP3K Dikembalikan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Persoalan catatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi salah satu kendala masyarakat dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kondisi tersebut turut berdampak pada proses penjualan properti, terutama rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

        Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estat Indonesia (REI), Adri Istambul, mengungkapkan bahwa sekitar 70% hingga 80% pengajuan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang ditemuinya dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan, termasuk persoalan catatan SLIK.

        “Kalaupun utangnya itu hanya Rp100.000, tapi kalau dia kol 4 atau kol 2, pasti reject by system. Itu sudah otomatis,” ujar Adri dalam seminar "Menjembatani Inklusi: Transformasi SLIK untuk Membuka Akses Pembiayaan dan Memperkuat Ekosistem Risiko" di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

        Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dialami masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mencontohkan seorang calon pembeli rumah komersial dengan pengajuan KPR hampir Rp10 miliar yang justru terkendala catatan administrasi kartu kredit sekitar Rp1 juta hingga masuk kolektibilitas 4.

        Di sisi lain, Direktur Utama PT Melayani Sepenuh Hati (Siap KPR), Marine Novita menyebut kendala pengajuan KPR juga dialami masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mereka kerap kesulitan membuktikan penghasilan karena tidak memiliki slip gaji tetap.

        “Jadi ada dua kendala utama kalau terkait dengan pembelian rumah secara KPR. Pertama kol 5, yang kedua non-fixed income,” kata Marine.

        Baca Juga: Paylater dan Pinjol Berpotensi Hambat Generasi Muda Mengajukan KPR dan Memiliki Rumah

        Baca Juga: KPR Subsidi Tekan Kemiskinan 0,03% dan Sumbang Nilai Tambah Ekonomi Rp25,3 Triliun

        Ia menjelaskan, Siap KPR membantu calon debitur memperbaiki profil keuangannya dengan membangun riwayat transaksi melalui rekening koran, QRIS, laporan keuangan, serta surat izin usaha. Pendampingan tersebut dilakukan selama beberapa bulan, dengan target pembentukan rekam keuangan minimal enam bulan sebelum pengajuan kembali ke bank.

        Menurut Marine, langkah tersebut diharapkan dapat membantu calon pembeli rumah yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Merlina Aryanti
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: