ICW Tuding DPR Tebang Pilih di RUU Perampasan Aset: Aturan Jerat Pejabat Dihapus, Sanksi untuk Publik Diperkuat
Kredit Foto: Ist
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti keputusan DPR yang tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menduga ada alasan tertentu di balik sikap DPR tersebut. Ia menilai, sejumlah pejabat publik, termasuk anggota DPR dan pemerintah, memiliki kekayaan yang meningkat secara tidak wajar, tetapi tidak sanggup menjelaskan sumber perolehannya.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Disetujui DPR, Drone Emprit Catat Lonjakan Kecurigaan Publik
"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," ujar Azhim kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Ia juga menyoroti persoalan transparansi pelaporan kekayaan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Azhim, terdapat dugaan sejumlah aset dan kepemilikan perusahaan milik pejabat yang tidak dicantumkan dalam laporan tersebut.
"LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," kata Azhim.
Sementara itu, Kepala Divisi sekaligus Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai alasan bahwa illicit enrichment merupakan norma materiil tidak cukup kuat untuk mengesampingkan konsep tersebut dari UU Perampasan Aset.
Pernyataan itu merespons penjelasan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang menyebut konsep illicit enrichment tidak dimasukkan lantaran UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang bersifat formil.
Ibrahim justru menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan yang masuk kategori norma materiil tetap diakomodasi dalam undang-undang tersebut.
"Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," ucap Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Baca Juga: Dasco: UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judol buat Kasih Efek Jera
Lebih jauh, Ibrahim mencurigai keputusan tersebut berpotensi menguntungkan kalangan pejabat dan anggota DPR sendiri. Ia menduga ketentuan yang berisiko menjerat mereka justru tidak dimasukkan, sementara aturan yang menyasar masyarakat luas malah diperkuat.
"Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: