Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

GMTD Bantah Kalla Menang Sengketa Lahan 16,3 Hektare, Sertifikat Diklaim Tetap Berlaku

GMTD Bantah Kalla Menang Sengketa Lahan 16,3 Hektare, Sertifikat Diklaim Tetap Berlaku Kredit Foto: GMTD
Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim PT Hadji Kalla yang menyatakan menang dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah maupun membatalkan sertifikat yang dimiliki perseroan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026, gugatan GMTD dinyatakan tidak dapat diterima atas pertimbangan aspek formil. Sementara itu, gugatan balik PT Hadji Kalla juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dengan demikian, GMTD menilai tidak tepat apabila putusan tersebut diartikan sebagai kemenangan PT Hadji Kalla dalam perkara kepemilikan tanah.

Direktur Utama GMTD Ali Said mengatakan, putusan pengadilan harus dibaca secara utuh dan objektif. Menurut dia, tidak ada amar putusan yang menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas lahan yang disengketakan.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada hari yang sama. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Kalla menyatakan, “Ya, kita dimenangkan. Ya, dimenangkan.”

Kuasa hukum Kalla juga menyampaikan, “Kita mampu menunjukkan bahwa objek itu adalah benar milik PT Hadji Kalla.”

Menurut GMTD, pernyataan tersebut memberikan kesan seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah. Padahal, dalam amar putusan halaman 105, gugatan balik PT Hadji Kalla justru dinyatakan tidak dapat diterima.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” ujar Ali.

Di sisi lain, GMTD menegaskan sertifikat dan landasan hukum kepemilikan atas lahan tersebut masih berlaku. Perseroan menyebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi.

Landasan kepemilikan tersebut, menurut perseroan, didukung riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971, serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025.

Selain itu, GMTD juga menyebut telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.

Perseroan menegaskan, putusan terbaru tidak memuat amar yang membatalkan sertifikat GMTD, putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.

Sengketa ini bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla. GMTD menyebut tindakan tersebut antara lain berupa masuknya kendaraan dan alat berat serta kegiatan penimbunan tanah di atas lahan yang telah bersertifikat atas nama perseroan.

Atas persoalan tersebut, GMTD menyatakan tetap menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak Kalla atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

GMTD juga menyayangkan sejumlah pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan perseroan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.

Ali mengatakan, tuduhan serius semestinya disampaikan berdasarkan fakta dan landasan hukum yang jelas, bukan dengan mengaitkannya pada putusan pengadilan yang tidak memuat penetapan sebagaimana diklaim.

GMTD pun tengah mengkaji langkah hukum terhadap berbagai pernyataan yang dinilai merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perseroan dan para pemegang sahamnya.

Lebih jauh, perseroan menegaskan sengketa tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan korporasi. GMTD merupakan perusahaan terbuka yang berdiri atas prakarsa Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kawasan baru di Sulawesi Selatan.

Hingga kini, kepemilikan saham GMTD juga melibatkan tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Selama lebih dari tiga dekade, GMTD mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Karena itu, perseroan menilai upaya mempertahankan aset dan hak hukumnya juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, masyarakat, kepastian hukum investasi, serta keberlanjutan pembangunan Sulawesi Selatan.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” kata Ali.

GMTD menyatakan akan terus menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, dan melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga bagi kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Sufri Yuliardi
Editor: Sufri Yuliardi