Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mahfud MD Sebut PSI Bisa Saja Dibubarkan dan Dijadikan Partai Terlarang kalau...

        Mahfud MD Sebut PSI Bisa Saja Dibubarkan dan Dijadikan Partai Terlarang kalau... Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menduga sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendengar bahwa memang tiga kader PSI yang di Kabinet, Raja Juli Antoni, Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka diminta untuk memilih oleh pihak Istana agar bertahan di Kabinet atau mengundurkan diri sebagai kader PSI.

        Langkah itu muncul beberapa waktu lalu, saat heboh kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Ia menilai situasi tersebut mungkin berkaitan dengan tekanan politik terhadap kader PSI.

        Mahfud menyebut sosok Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebenarnya sebagai sosok yang memiliki idealisme. Namun, menurutnya, situasi politik yang berkembang, termasuk isu penyadapan, diduga membuat sejumlah kader PSI berada dalam posisi harus menentukan pilihan.

        “Raja Juli Antoni itu sebenarnya anak idealis. Sesudah ada penyadapan, dia disuruh milih. Waktu itu karena suasananya katanya dari Solo. Itu pada disuruh milih,?” ujar Mahfud dalam keterangannya, di siniar Most 1058 TV.

        Ia juga menyinggung jika dugaan penyadapan itu lalu dikait-kaitkan dengan aliran uang, sponsor, yang tujuannya agar melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan memprovokasi masyarakat.

        Mahfud menilai, apabila dugaan tersebut terbukti kemudian mengarah pada upaya mengganggu pemerintahan atau memprovokasi masyarakat, konsekuensinya dapat serius, termasuk PSI bisa menghadapi ancaman pembubaran sebagai partai politik terlarang.

        "Bisa saja kan, kasus penyadapan melebar kemudian dikait-kaitkan dengan operasi uang, sponsorship lalu diam-diam dipakai untuk mengadakan untuk melumpuhkan Pak Prabowo dan memprovokasi masyarakat. Itu bisa dibubarkan loh, itu bisa (PSI) dijadikan partai terlarang," tambahnya.

        Di sisi lain, Mahfud menyoroti karakter politik Prabowo yang menurutnya cenderung tidak membiarkan menteri mengundurkan diri begitu saja. Ia menyebut Prabowo lebih memilih mekanisme pemberhentian langsung oleh presiden.

        Mahfud kemudian menyinggung Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai pengecualian. Menurutnya, posisi Gubernur BI tidak berada dalam struktur subordinasi langsung presiden sehingga mekanisme pengunduran dirinya berbeda.

        Ia juga menyebut nama Raffi Ahmad yang dikaitkannya dengan permintaan pengunduran diri Perry Warjiyo melalui penugasan sebagai utusan Presiden Prabowo.

        Mahfud MD menduga kader PSI mendapat tekanan untuk memilih di tengah isu penyadapan dan menyinggung potensi konsekuensi politik bagi partai.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: